FPG MPR RI Dorong Penguatan Pendidikan Pancasila-Karakter di Era Digital

Jakarta -

Meninjau ulang strategi pembumian nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi perihal krusial di tengah masyarakat. Terlebih, tantangan utama Pancasila saat ini bukan lagi sekadar pemahaman teoretis, melainkan konsistensi antara pola pikir, keteladanan tindakan, dan keberanian penegakan sistem.

Hal tersebut ditekankan Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah dalam Diskusi Publik FPG MPR RI berjudul 'Pancasila Sebagai Falsafah dan Dasar Negara: Penguatan Pendidikan Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Nasional' di Hotel Santika Premiere, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Ferdiansyah menyoroti adanya lembah (gap) antara pengajaran nilai-nilai Pancasila dan kebenaran di lapangan. Ia mencontohkan maraknya kejadian masalah sosial dan domestik seperti tingginya nomor perceraian di kalangan pendidik nan mencerminkan belum terintegrasinya nilai-nilai Pancasila dari Sila Pertama-Kelima dalam kehidupan sehari-hari.

"Bagaimana mungkin seorang pendidik bisa menanamkan nilai persatuan dan soliditas kepada anak didiknya jika di kehidupan pribadinya sendiri tidak mencerminkan nilai-nilai kedamaian dan musyawarah? Pancasila tidak bisa hanya berakhir di ruang kelas, dia kudu datang dalam corak keteladanan nyata," tegas Ferdiansyah, Jumat (18/9/2026).

Ferdiansyah juga menilai masyarakat Indonesia dalam konteks tertentu kerap memerlukan dorongan patokan nan tegas (by system) sebelum akhirnya tumbuh menjadi kesadaran kolektif.

"Apakah kita perlu membikin standardisasi tindakan per sila nan lebih terukur? Kita kudu berani mengevaluasi," ujar Ferdiansyah.

"Begitu pula pada bumi kerja, ketidakdisiplinan dan kemalasan adalah pelanggaran terhadap etos Pancasila nan kudu mempunyai akibat alias hukuman nan jelas," sambungnya.

Pancasila sebagai Payung Hukum dan Solusi Disrupsi

Dalam kesempatan nan sama, Guru Besar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (PPKn UNJ) Prof Dr Nadiroh menegaskan Pancasila kudu tetap menjadi pilar utama serta wadah pemayung bagi seluruh disiplin pengetahuan dalam sistem pendidikan nasional, bukan malah dikesampingkan.

"Pancasila bukanlah sekadar arsip konstitusional nan dihafalkan, melainkan kudu betul-betul 'berbunyi' dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyangkut ideologi negara, sehingga keberadaannya wajib dipertahankan dan diperkuat dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi," tegas Prof Nadiroh.

Di sisi lain, Cendekiawan sekaligus Pemikir Kebangsaan Yudi Latif mengingatkan pentingnya menata ulang filosofi dan praktik pendidikan nasional berdasarkan Pancasila guna merespons disrupsi Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi nan kian masif.

Mengutip pernyataan taipan teknologi Elon Musk di media The Economist, Yudi menyebut perkiraan bahwa dalam 5-10 tahun ke depan, sebagian besar pekerjaan manusia diprediksi bakal digantikan oleh robot humanoid.

"Lalu, apa nan tersisa bagi manusia? nan tersisa adalah pengalaman kemanusiaan, relasi sosial, serta makna dan tujuan hidup (the meaning and purpose of life)," tegas Yudi.

"Hal-hal tersebut tidak bisa digantikan oleh AI," sambungnya.

Kritik Terhadap Komersialisasi dan Pola Kolonial Pendidikan

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Muhammad Ibrahim Rantau menilai tantangan terbesar pendidikan karakter bangsa di perguruan tinggi saat ini justru berasal dari sistem pendidikan nan kian pragmatis, komersialisasi, serta minimnya alokasi riset kebangsaan.

"Tantangan Pancasila hari ini jelas berbeda dengan masa Revolusi Kemerdekaan maupun Orde Baru. Saat ini, rumor intoleransi dan moderasi berakidah sebagian besar sudah diampu oleh pendidikan agama," ujar Ibrahim.

"Tantangan nyata Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi justru terletak pada ketimpangan ekosistem dan orientasi pendidikan itu sendiri," sambungnya.

Menyoroti akibat teknologi pada lapangan kerja, Budayawan Dr Ngatawi Al-Zastrow (Gus Zastro) mengutip riset McKinsey Global Institute nan memprediksi 52% jenis pekerjaan saat ini bakal lenyap pada tahun 2030. Meski begitu, riset tersebut membuktikan soft skill serta keahlian emosional dan sosial seperti empati, kepemimpinan, serta integritas semakin diprioritaskan.

"Mau perubahan teknologi seperti apa pun, soft skill seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kesabaran adalah amal karakter (virtue) nan berasal dari Pancasila. Tugas kita sekarang adalah mengaktualisasikan dan merekonstruksi Pancasila agar dapat menopang soft skill tersebut," kata Gus Zastro.

Adapun Praktisi Pendidikan Nasional Indra Charismiadji menegaskan penguatan Pendidikan Pancasila tidak bakal pernah sukses jika sistem pendidikan nasional tetap mengangkat pola-pola era kolonial.

"Pendidikan kala itu diberikan atas dasar politik balas budi (karitatif), berdasarkan belas kasihan, bukan hak. Pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak Indonesia hari ini sudah betul-betul mengalami Pancasila dalam sistem pendidikannya, alias kita tetap memakai pola-pola kolonial?," tutur Indra.

Seluruh masukan dari para narasumber bakal dirangkum oleh FPG MPR RI menjadi pedoman kajian (kaleidoskop) untuk mengawal perjalanan Pendidikan Pancasila serta penyelenggaraan UUD NRI 1945.

FPG MPR RI juga berupaya untuk terus mengawal penerapan konstitusi di sektor ekonomi-fiskal, salah satunya melalui inisiatif skema Obligasi Daerah guna memperkuat kemandirian wilayah dalam kerangka utuh NKRI.

Sebagai informasi, obrolan publik nan dimoderatori oleh Salma Hasanah Noor ini dihadiri jejeran ketua FPG MPR RI, antara lain Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng; Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah; Bendahara FPG MPR RI Dr Adde Rosi Khoerunnisa; Wakil Sekretaris FPG MPR RI Muhammad Nur Purnamasidi; Anggota FPG MPR RI Dr Karmila Sari dan Drs Juliyatmono.

(akn/ega)