BPJS Kesehatan mendorong transformasi jasa jantung pada Program JKN melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi jasa diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan faedah kesehatan nan optimal bagi peserta. Baginya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh keahlian dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh keahlian untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan nan lebih baik bagi rakyat Indonesia.
"Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari info BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit," terang Pujo, Rabu (16/9).
Pujo menambahkan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN seiring tingginya utilisasi jasa dan biaya nan dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung nan dijamin oleh Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
"Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan aspek risiko. Banyak kasus penyakit jantung nan merupakan akibat aspek akibat nan tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Menurut Pujo, penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
"Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan nan berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan nan dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization," tambah Pujo.
Pujo menuturkan, BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan parameter monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari parameter proses menuju parameter outcome. Indikator nan dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, kecermatan intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan.
“Kita mau mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan pelayanan kesehatan nan berbobot tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas jasa juga menjadi bagian krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan nan berkualitas.
"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kerjasama lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Pada kesempatan nan sama, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien, termasuk dalam pelayanan penyakit jantung beserta beragam jasa pendukungnya. Pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan nan semakin baik, termasuk bagi pasien JKN, untuk penyakit jantung nan memerlukan jasa komprehensif dan support beragam akomodasi pelayanan.
"Pemanfaatan jasa jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab nan semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses nan berkepanjangan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara konsisten. Selain itu, tidak hanya memberikan pelayanan cepat, dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi nan dijamin oleh Program JKN. Menurutnya, untuk menekan tingginya nomor penyakit tersebut diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat.
"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah lantaran salah satu aspek nan berkontribusi terhadap penyakit tersebut berangkaian dengan style hidup. Untuk menekan tingginya nomor penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Timbul juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan Value-Based Health Care nan berbasis outcome. Baginya, kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·