Fiskal 2027 Diarahkan Jadi Katalis Pertumbuhan, Defisit Dijaga di Bawah 3 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(Antara)

PEMERINTAH mengarahkan kebijakan fiskal 2027 sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi di tengah ketidakpastian dunia nan tetap berlangsung. Untuk mendukung tujuan tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dirancang berada pada kisaran 1,80%-2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah bakal memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Prospek perekonomian ke depan, strategi ekonomi 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan," kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI nan digelar secara daring, Senin (22/6).

Menurut Purbaya, APBN bakal tetap ditempatkan sebagai instrumen utama pembangunan nan konsentrasi pada pembiayaan kebutuhan publik, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di saat nan sama, investasi bakal diarahkan ke sektor-sektor strategis guna mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Sementara itu, kebijakan moneter dan sektor finansial bakal difokuskan untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan melalui kesiapan likuiditas nan memadai dan biaya pendanaan nan kompetitif. Dengan strategi nan pro-growth dan pro-welfare tersebut, pemerintah berambisi pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai lebih cepat.

"Agar upaya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan melangkah lebih efektif," tegasnya.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal meskipun ruang kebijakan fiskal dibuat lebih elastis untuk merespons dinamika global. Komitmen tersebut tercermin dari sasaran defisit nan terus dijaga di bawah pemisah 3% PDB serta rasio utang nan tetap terkendali di bawah 60% PDB.

"Jadi, di tengah tekanan nilai minyak nan tinggi, kita tetap menjaga defisit terhadap PDB-nya di bawah 3%," ujarnya.

Ia menjelaskan realisasi defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar 2,81% PDB, lebih rendah dibandingkan sasaran awal sebesar 2,9% PDB. Sementara pada 2026, meskipun pemerintah menghadapi kenaikan beban subsidi daya dan listrik, defisit tetap dirancang berada di bawah 3% PDB alias mendekati 2,9%.

Menurutnya, andaikan nilai minyak bumi kembali menurun, pemerintah bakal mempunyai ruang fiskal nan lebih besar, termasuk untuk memperkuat perekonomian daerah.

"Kalau diperlukan, itu mungkin memberikan ruang kepada kita untuk sedikit memperkuat perekonomian daerah, tapi itu tergantung petunjuk Bapak Presiden nanti," kata Purbaya.

Ia menegaskan elastisitas fiskal nan dimiliki pemerintah tidak bakal mengganggu kesehatan APBN. Berbagai langkah penyesuaian dilakukan untuk memberikan ruang bagi perekonomian tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.

"Kita mengambil tindakan nan optimal nan memberi ruang ekonomi secara optimal sembari menjaga keterbatasan-keterbatasan ini," ucapnya.

Purbaya juga menyoroti konsistensi Indonesia dalam menjaga disiplin fiskal dibandingkan sejumlah negara lain nan mempunyai defisit dan rasio utang lebih tinggi. Menurutnya, di tengah tekanan global, Indonesia tetap bisa mempertahankan defisit di bawah 3% PDB dan menjaga rasio utang pada level nan aman.

Untuk memperkuat ketahanan pembiayaan negara, pemerintah terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk menjajaki pembiayaan dari Tiongkok melalui skema Panda Bond nan dinilai berpotensi menawarkan biaya pendanaan lebih rendah dibandingkan pasar konvensional berbasis dolar AS.

"Jadi, kita harapkan kelak ada pengganti pembiayaan dari kita nan membikin kita agak leluasa ketika melakukan pembiayaan untuk defisit anggaran kita," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan kebijakan fiskal ke depan bakal tetap responsif dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah telah menyiapkan sembilan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Untuk itu, kebijakan fiskal selain biasa dijaga tetap responsif dan antisipatif untuk mitigasi ketidakpastian," tegasnya.

Kebijakan tersebut antara lain menjaga stabilitas nilai BBM bersubsidi, stabilisasi nilai pangan, serta memastikan pasokan daya dan persediaan beras tetap berada pada level nan aman. Menurut Purbaya, beragam kebijakan tersebut memerlukan anggaran nan besar, namun krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi.

"Kita sudah memberi support besar-besaran untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial, politik, dan juga menjaga stabilitas perekonomian. Memang tidak sempurna, tapi dalam keadaan seperti sekarang memang ada keterbatasan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal terus menjaga defisit fiskal di bawah 3% PDB, mendorong efisiensi dan refocusing belanja, mengoptimalkan pendapatan berbasis sumber daya alam, menyiapkan paket stimulus untuk menopang daya beli dan bumi usaha, serta memperbaiki pola penyerapan shopping agar lebih merata sepanjang tahun.

Purbaya menjelaskan pola penyerapan shopping nan selama ini condong menumpuk di akhir tahun sekarang mulai diubah agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih merata sepanjang tahun.

"Biasanya kita jika shopping pemerintah itu belanjanya akhir tahun saja. Sekarang kita geser agar merata sepanjang tahun. Makanya di awal tahun, ketika belanjanya kencang, defisitnya bakal agak tumbuh besar," ucapnya. 

Kebijakan strategis terakhir adalah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ketahanan ekonomi domestik nan didukung koordinasi kebijakan nan semakin solid bakal menjadi modal krusial dalam menghadapi dinamika ekonomi pada 2027.

"Sehingga, ketahanan ekonomi domestik nan didukung kebijakan nan semakin solid menjadi landasan nan kokoh untuk menyongsong dinamika 2027," tutup Purbaya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ahmad Nawardi menilai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF) 2027 menjadi titik awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia pada tahun 2027.

Ia menegaskan, KEM–PPKF 2027 menempatkan APBN sebagai instrumen utama negara dalam menjalankan petunjuk konstitusi, ialah melindungi rakyat, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana petunjuk Pasal 33 UUD 1945.

“APBN adalah arah perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya.

Di tengah dinamika ekonomi dunia nan tetap tinggi, termasuk tekanan nilai komoditas daya akibat bentrok di Timur Tengah, Nawardi menekankan APBN kudu semakin adaptif dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional.

Strategi ekonomi dan fiskal 2027, lanjutnya, diarahkan untuk mendorong pertumbuhan nan lebih tinggi dan kesejahteraan nan lebih merata melalui sinergi tiga pilar utama, ialah kebijakan fiskal, support investasi, serta kebijakan moneter.

Dalam perihal ini, kebijakan fiskal difungsikan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, dengan APBN nan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik serta penguatan delapan klaster program prioritas nasional. Program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian daya dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, prasarana termasuk perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan nomor kemiskinan.

Dari sisi keahlian ekonomi, Nawardi mencatat bahwa meskipun kondisi dunia tetap bergejolak, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61% year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya sebesar 4,87%. Sementara itu, inflasi tetap terkendali di level 2,42%.

Namun demikian, dia menyoroti keahlian positif tersebut belum sepenuhnya tercermin pada stabilitas nilai tukar rupiah. Hingga kuartal I-2026, rupiah tetap berada di atas Rp17.000 per dolar AS, sementara dugaan APBN 2026 ditetapkan di level Rp16.500 per dolar AS.

Meski demikian, dia mengapresiasi penguatan rupiah nan sempat bergerak turun dari level di atas Rp18.000 per dolar AS dalam beberapa waktu terakhir.

“Semoga nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar,” pungkas Nawardi. (E-4)