ESDM: Program Kompor Listrik Masih Tahap Uji Coba dan Pengkajian Efisiensi

Ilustrasi penggunaan kompor listrik.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menegaskan bahwa program konversi kompor LPG ke kompor listrik saat ini tetap dalam tahap uji coba mendalam. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi dan skema nilai nan tepat sebelum diimplementasikan secara luas kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pengetesan dilakukan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSP) dengan melibatkan beragam pihak akademisi.

“Ini baru dites. Kita baru tes di BBSP. Jadi kita bekerja sama dengan tim PLN, berbareng universitas seperti UGM dan ITB,” ujar Eniya di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Kolaborasi Riset dan Hitung Konsumsi

Selain menggandeng universitas, Kementerian ESDM juga bekerja-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Fokus utama dari kerjasama ini adalah menguji beragam jenis kompor listrik guna membandingkan tingkat efisiensi nan dihasilkan.

Eniya menjelaskan bahwa hasil dari pengetesan tersebut bakal menjadi dasar kalkulasi biaya pemakaian rutin masyarakat. “Berdasarkan itu kelak kita hitung konsumsi per bulan, terus kira-kira berapa harganya. Terus gimana konsepnya itu kelak kita telaah dulu dengan Pak Menteri (ESDM, Bahlil Lahadalia),” tambahnya.

Anggaran dan Target Sasaran

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 VA untuk menyasar segmen rumah tangga. Program ini diproyeksikan sebagai solusi strategis untuk menekan ketergantungan pada impor LPG nan membebani APBN.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah telah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar unik untuk program kompor listrik ini.

Seperti diketahui, wacana transisi ke kompor listrik sempat dibatalkan oleh PT PLN (Persero) pada September 2022 demi menjaga daya beli masyarakat pascapandemi. Namun, urgensi transisi kembali mencuat seiring lonjakan nilai daya dunia akibat bentrok geopolitik di Timur Tengah nan memicu kenaikan nilai minyak bumi dan beban subsidi LPG.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya juga mendorong percepatan transisi ini. Menurutnya, biaya pengalihan ke kompor listrik jauh lebih ekonomis dibandingkan terus menggelontorkan subsidi impor LPG nan harganya sangat naik turun mengikuti pasar internasional. (Ant/H-3)