Erupsi Anak Krakatau Bikin Bandara Tutup, Pengusaha Ngaku Rugi Segini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha mengungkapkan potensi kerugian nan ditanggung maskapai penerbangan akibat gangguan operasional airport imbas erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah per hari selama aktivitas penerbangan terganggu.

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, mengatakan berasas info nan diterima pihaknya, potensi kerugian maskapai berkisar Rp10 miliar hingga Rp19 miliar per hari.

"Kami tentu tetap terus memperhatikan akibat dari situasi ini terhadap sektor transportasi dan logistik. Namun info nan kami dapat, potensi kerugian maskapai bisa Rp10-19 miliar per hari, khususnya untuk maskapai dengan rute dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Raden Inten II," kata Carmelita kepada CNBC Indonesia, Selasa (9/9/2026).

Menurut dia, sektor logistik juga terdampak akibat gangguan penerbangan. Namun, kalkulasi kerugian logistik dinilai tetap terlalu awal untuk dilakukan lantaran situasi tetap berkembang.

Meski demikian, akibat terhadap pengedaran peralatan sudah mulai terasa, terutama berupa keterlambatan pengiriman dan bertambahnya biaya operasional akibat pengalihan moda transportasi.

"Untuk logistik saya rasa tetap terlalu awal jika menghitung kerugiannya. Tapi nan pasti ada gangguan waktu pengiriman peralatan dan tambahan biaya lantaran ada pengalihan moda dalam pengedaran logistik," ujarnya.

Carmelita menekankan bahwa di tengah gangguan aktivitas transportasi akibat erupsi, aspek keselamatan kudu tetap menjadi prioritas utama seluruh pemangku kepentingan.

"Yang terpenting dalam situasi saat ini adalah memastikan keselamatan dan keamanan pekerja serta masyarakat. Itu nan kudu diutamakan," tegasnya.

Ia pun menyambut positif dibukanya kembali operasional airport nan sebelumnya terdampak abu vulkanik. Menurutnya, pemulihan aktivitas penerbangan menjadi langkah krusial untuk meminimalkan akibat ekonomi nan lebih besar.

"Kita berterima kasih airport sudah dibuka kembali per hari ini, Selasa," kata Carmelita.

Ke depan, Kadin berambisi koordinasi antara pemerintah, operator transportasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya semakin diperkuat untuk mengantisipasi gangguan serupa.

"Ke depan kami minta koordinasi semakin erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak mengenai lainnya untuk mengantisipasi situasi seperti saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengakui aktivitas erupsi sejumlah gunung berapi telah mengganggu mobilitas masyarakat dan sektor logistik, terutama penerbangan. Gangguan tersebut menjadi perhatian lantaran berpotensi memengaruhi pengedaran peralatan dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani menuturkan akibat ekonomi dari erupsi berpotensi muncul andaikan gangguan mulai memengaruhi konektivitas transportasi dan mobilitas masyarakat. Salah satu titik nan menjadi perhatian adalah Bandara Soekarno-Hatta nan merupakan simpul utama transportasi udara nasional.

"Gangguan penerbangan, khususnya di Soekarno-Hatta sebagai salah satu simpul krusial konektivitas udara nasional, dapat berpengaruh terhadap mobilitas orang, pengedaran barang, perdagangan, dan rantai pasok," kata Shinta dalam keterangan resminya, Selasa (9/9/2026).

Ia menjelaskan, andaikan gangguan berjalan lebih lama, bumi upaya berpotensi menghadapi tambahan biaya operasional. Biaya langsung dapat muncul akibat penggunaan moda transportasi alternatif, biaya penanganan barang, hingga penyimpanan logistik.

Sementara itu, biaya tidak langsung dapat berupa bertambahnya waktu pengiriman (lead time), kebutuhan safety stock, penyesuaian agenda produksi, hingga keterlambatan pemenuhan pesanan kepada pelanggan.

Meski demikian, APINDO menilai tetap terlalu awal untuk menghitung total kerugian ekonomi akibat erupsi tersebut. Besarnya akibat bakal sangat berjuntai pada lama gangguan, cakupan wilayah terdampak, sektor upaya nan terkena imbas, serta kesiapan jalur pengedaran alternatif.

"Pada tahap ini terlalu awal untuk memberikan perkiraan kerugian ekonomi secara keseluruhan lantaran dampaknya sangat berjuntai pada lama dan cakupan gangguan, sektor nan terdampak, serta tersedianya pengganti rute dan moda transportasi," ujar Shinta.

Sebagai langkah mitigasi, APINDO meminta perusahaan memastikan rencana keberlangsungan upaya (business continuity plan) melangkah dengan baik dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Shinta menyarankan perusahaan memetakan aktivitas dan komponen upaya nan berkarakter kritis, menjaga komunikasi dengan pemasok dan penyedia jasa logistik, serta menyiapkan pengganti rute pengedaran maupun pemasok andaikan diperlukan.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi semakin krusial bagi perusahaan nan menerapkan sistem produksi just-in-time, lantaran gangguan pengedaran dapat memengaruhi kesiapan bahan baku dan komponen produksi.

Selain aspek operasional, APINDO juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja. Perusahaan diminta melakukan penilaian akibat mengenai paparan abu vulkanik dan kualitas udara, serta memastikan prosedur komunikasi dan tanggap darurat melangkah efektif.

Lebih lanjut, Shinta menilai bumi upaya memerlukan support info nan cepat, akurat, dan terintegrasi dari pemerintah mengenai perkembangan aktivitas vulkanik, kondisi penerbangan, cuaca, sebaran abu vulkanik, hingga operasional jalur transportasi alternatif.

"Koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola bandara, operator transportasi, dan bumi upaya juga krusial agar setiap penyesuaian pengedaran dan aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara terukur sesuai perkembangan kondisi," katanya.

APINDO menegaskan, konsentrasi utama saat ini tetap pada keselamatan masyarakat dan pekerja. Namun, bumi upaya perlu mulai menyiapkan langkah antisipasi agar gangguan terhadap rantai pasok dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan jika aktivitas vulkanik berjalan lebih lama.

Ketahanan Bencana

Director of Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, menyoroti mengenai musibah Karhutla dan erupsi Anak Krakatau nan terjadi begitu sigap dan beruntun. Bencana lokal ini, menurutnya, telah mempengaruhi ekonomi nasional.

"Disaster resilience is now an economic competitiveness issue. Bagi bumi usaha, pertanyaannya bukan hanya seberapa sigap musibah dapat ditangani, tetapi seberapa sigap pekerja dapat kembali bekerja, peralatan kembali bergerak, dan aktivitas upaya tetap melangkah ketika sebagian jaringan ekonomi terganggu", ujar Fakhrul

Menurut Fakhrul, Indonesia mempunyai pengalaman dan kapabilitas respons musibah nan semakin berkembang. Langkah berikutnya adalah melengkapinya dengan National Business Continuity Framework nan menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola prasarana dan bumi usaha.

Kerangka tersebut dapat memetakan critical economic nodes, seperti bandara, pelabuhan, area industri, jaringan listrik, telekomunikasi, pusat info dan jalur logistik, beserta pengganti operasi ketika salah satu simpul mengalami gangguan.

"Kita perlu bergerak dari sekadar disaster response menuju economic continuity. Setelah sebuah airport ditutup, misalnya, pertanyaan berikutnya adalah gimana penumpang dan kargo dialihkan," papar Fakhrul.

"Kalau jalur logistik terganggu, kita kudu sudah mengetahui alternative route dan kapabilitas nan tersedia. Business continuity tidak semestinya baru dirancang setelah shock terjadi," lanjutnya.

Dia pun menilai konsep ini juga memerlukan partisipasi bumi usaha. Pemerintah pada 7 September telah memperkuat koordinasi penanganan karhutla dengan perusahaan pemegang HGU di tengah musim tandus nan lebih kering dari normal. Pendekatan serupa dapat diperluas menjadi protokol kesiapsiagaan sektor swasta untuk beragam jenis bencana.

Kadin Indonesia Institute juga memandang pentingnya memastikan kapabilitas mitigasi memperoleh support anggaran nan memadai. Namun anggaran tersebut sebaiknya tidak hanya dievaluasi berasas seberapa besar biaya nan terserap ketika musibah terjadi. Sistem peringatan dini, pemantauan vulkanologi dan cuaca, peralatan pemadam, water bombing, jalur evakuasi, kapabilitas kesehatan, komunikasi darurat dan prasarana pengganti mempunyai nilai ekonomi melalui kerugian nan sukses dicegah.

"Kita sangat pandai menghitung cost of capacity, tetapi kita juga kudu semakin pandai menghitung cost of disruption. Kapasitas nan terlihat menganggur pada hari normal dapat berubah menjadi economic buffer nan sangat berbobot ketika terjadi bencana", ujar Fakhrul.

Karena itu, Fakhrul menilai perencanaan anggaran mitigasi idealnya semakin berkarakter multi-year dan risk-based, bukan semata reaktif mengikuti kejadian bencana. Daerah dan sektor dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi sekaligus paparan musibah besar memerlukan minimum preparedness capacity nan dapat dipertahankan apalagi pada periode ketika tidak terjadi bencana.

Hal tersebut semakin relevan lantaran pemerintah sendiri telah menekankan perlunya peningkatan pendanaan mitigasi setelah rangkaian musibah terbaru.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]