Eropa Pecah! "Raksasa" Tak Sependapat, Upaya Blokir Israel Gagal

4 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya sejumlah negara Eropa untuk menekan Israel melalui jalur diplomasi ekonomi kembali menemui jalan buntu. Dalam pertemuan krusial para menteri luar negeri Uni Eropa, dorongan untuk membekukan hubungan resmi dengan Israel kandas mendapatkan support nan cukup.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol dan Irlandia, mendorong penangguhan perjanjian nan mengatur hubungan antara Uni Eropa dan Israel. Namun, upaya tersebut tidak sukses lantaran kurangnya support dari negara personil lainnya.

Desakan itu disampaikan dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg. Sejumlah menteri menyerukan penghentian, baik sebagian maupun keseluruhan, terhadap perjanjian asosiasi nan telah bertindak sejak tahun 2000. Mereka mengangkat beragam kekhawatiran, mulai dari pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat, kondisi kemanusiaan di Gaza, hingga undang-undang baru mengenai balasan mati.

"Hari ini, kredibilitas Eropa sedang dipertaruhkan," ujar Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares, Selasa (21/4/2026) waktu setempat, dilansir Reuters.

Meski demikian, perbedaan pandangan antarnegara personil membikin langkah konkret susah dicapai. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengakui bahwa tidak ada support nan cukup untuk melanjutkan rencana tersebut, meski obrolan bakal terus berlanjut.

"Saya tidak memandang adanya perubahan posisi di dalam ruangan mengenai penangguhan," kata Kallas dalam konvensi pers setelah pertemuan.

Ia menambahkan bahwa ide-ide nan muncul dalam obrolan bakal dibawa ke Komisioner Perdagangan Uni Eropa untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, pada September lalu, Komisi Eropa sempat mengusulkan penangguhan sebagian ketentuan perdagangan dalam perjanjian tersebut, nan mencakup sekitar 5,8 miliar euro ekspor Israel. Namun, Israel menolak usulan itu dan menyebutnya sebagai sesuatu nan "menyimpang secara moral dan politik".

Untuk menangguhkan aspek perdagangan, diperlukan support kebanyakan berkualifikasi, ialah 15 dari 27 negara personil nan mewakili 65% populasi Uni Eropa. Sementara itu, penangguhan penuh perjanjian hanya bisa dilakukan jika seluruh personil menyepakatinya secara bulat.

Sejumlah negara besar seperti Jerman dan Italia memilih mempertahankan posisi mereka. Berlin menegaskan bahwa pendekatan perbincangan tetap menjadi jalan utama.

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan negaranya tetap berkomitmen mendorong solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

"Namun perihal ini kudu dilakukan melalui perbincangan nan kritis dan konstruktif dengan Israel," ujarnya.

Di sisi lain, beberapa negara seperti Belgia ikut mendorong perubahan kebijakan Uni Eropa, meski menyadari halangan politik nan ada.

Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengatakan negaranya memahami bahwa penangguhan penuh kemungkinan susah tercapai. "Menyadari bahwa penangguhan penuh kemungkinan tidak bakal tercapai mengingat posisi beragam negara Eropa," katanya.

Uni Eropa sendiri merupakan mitra jual beli terbesar Israel. Nilai perdagangan peralatan antara keduanya mencapai 42,6 miliar euro pada 2024, menurut info Uni Eropa.

Selain wacana penangguhan perjanjian, Uni Eropa juga tengah mempertimbangkan hukuman terhadap pemukim Israel nan terlibat kekerasan serta sejumlah menteri Israel nan dianggap berpandangan ekstrem. Namun, langkah ini juga memerlukan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.

Para diplomat berambisi hukuman terhadap pemukim nan melakukan kekerasan dapat segera disetujui setelah pemerintahan baru di Hungaria terbentuk pada Mei mendatang. Israel sendiri menyebut tindakan kekerasan oleh pemukim sebagai ulah "minoritas pinggiran".

Sementara itu, Swedia dan Prancis sebelumnya mengedarkan arsip nan menyerukan langkah lebih tegas dari Uni Eropa untuk membatasi keterlibatan ekonomi dengan permukiman ilegal.

Permukiman Israel di Tepi Barat dinilai terlarangan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar organisasi internasional. Namun, Israel menolak interpretasi tersebut. Di sisi lain, Palestina berambisi wilayah Tepi Barat dapat menjadi bagian dari negara mereka di masa depan.

(luc/luc)

Add