Energi Hijau Ternyata Jadi Syarat Industri Akses Pasar Internasional

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menegaskan bahwa saat ini pemanfaatan daya baru terbarukan (EBT) menjadi syarat bagi industri dalam negeri agar produknya bisa menembus pasar global. Syarat tersebut mendorong para industri menjaga daya saing ekspor dan pasar.

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina menjelaskan bahwa transisi daya bukan hanya komitmen terhadap lingkungan. Menurutnya, penggunaan listrik bersih saat ini juga menjadi instrumen ekonomi nan menentukan keberlanjutan industri nasional.

"Di sisi lain kita ada EU-CEPA dan pemberlakuan CBAM Uni Eropa nan menegaskan bahwa kelak akses pasar dan daya saing ekspor itu semakin mengenai langsung dengan agenda dekarbonisasi. Jadi listrik bersih bukan lagi pilihan komplementer melainkan juga menjadi persyaratan akses pasar," ujarnya dalam Diskusi Publik Renewable Energy Zones (REZ) as an Enabling Instrument INDEF, di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Farah mengungkapkan bahwa tuntutan pasar dunia tersebut seiring dengan kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) nan diterapkan oleh Uni Eropa. Hal itu dinilai menjadi sinyal bahwa produk nan dihasilkan dari daya fosil bakal susah menghadapi perdagangan nan lebih besar di masa depan.

"Transisi daya perlu dimaknai bukan semata-mata sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan hidup saja tetapi juga sebagai instrumen ekonomi strategis nan secara nyata mendukung pengembangan industri, memobilisasi investasi serta kemajuan bangsa dalam jangka panjang," paparnya.

Menurutnya, tetap ada tantangan di Indonesia lantaran sekitar 60% pasokan listrik nasional tetap berasal dari batu bara. Dalam 10 tahun terakhir, penambahan kapabilitas daya terbarukan di tanah air dinilai tetap sangat lambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam maupun China.

"Penambahan kapabilitas daya terbarukan dalam satu dasawarsa terakhir ini hanya 0,5 gigawatt per tahun dan ini menunjukkan kita tetap tertinggal jauh tentunya jika dari Tiongkok kita sangat jauh sekali, 199 gigawatt per tahun dibandingkan kita 0,5 ini gap-nya juga sangat-sangat besar," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah membuka ruang bagi industri untuk terlibat dalam pengembangan 100 Giga Watt (GW) daya baru terbarukan. Target tersebut diharapkan bisa mendorong munculnya kawasan-kawasan industri hijau nan terintegrasi.

"Dua pertanyaan nan mendasar kelak mungkin nan kita perlu jawab semua adalah kelak siapa nan menyerap listrik nan dihasilkan dan gimana memastikan pasokan itu bisa sampai ke pusat industri tepat waktu," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add