Ekspor SDA Satu Pintu Dilakukan Bertahap, Pengusaha Diminta Sesuaikan Kontrak

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerapan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis hanya melalui BUMN Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), bakal dilakukan bertahap.

Bersamaan dengan itu, dia meminta para pengusaha dan eksportir SDA seperti kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi ferro alloy untuk melakukan penyesuaian perjanjian mengikuti tahapan penerapan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI.

"Tentunya kepada para pengusaha diminta untuk juga mengatur periode transisi dan kontrak-kontrak itu dilakukan penyesuaian," kata Airlangga dalam sosialisasi kebijakan ekspor SDA strategis di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Airlangga menjelaskan, pada paruh kedua tahun ini seluruh transaksi ekspor produk SDA mengenai tetap dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli (buyer). Namun, pelaporan alias pengarsipan ekspor produk sudah mulai disampaikan kepada DSI.

"Ekspor tetap dilakukan perusahaan dengan buyer, namun pengarsipan ekspor sudah dilakukan melalui BUMN ekspor dan ini bakal dilakukan secara berjenjang sampai 31 Desember," ujarnya.

Baru pada tahap berikutnya, seluruh proses transaksi ekspor mulai dari perjanjian hingga pembayaran bakal dilakukan oleh DSI. Rencananya, tahap tersebut diterapkan penuh paling lambat mulai Januari 2027.

"Kemudian tahap kedua penerapan kelak paling lambat secara penuh 1 Januari 2027. Ekspor dilakukan oleh BUMN ekspor dan seluruh proses transaksinya dilakukan oleh BUMN ekspor," jelas Airlangga.

Sebagai informasi, kebijakan ekspor SDA satu pintu melalui BUMN ekspor ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Melalui BUMN. Implementasinya dilakukan berjenjang agar eksportir dan pembeli di luar negeri mempunyai waktu menyesuaikan perubahan proses transaksi ekspor.

Berdasarkan draf PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Melalui BUMN nan beredar, pada Bab II Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai tata kelola komoditas ekspor. Komoditas tersebut mencakup batu bara, kelapa sawit, dan komoditas SDA strategis lainnya.

Kemudian pada Bab III Pasal 3 ayat (1), ditegaskan bahwa komoditas SDA tersebut hanya dapat diekspor melalui BUMN nan ditetapkan pemerintah sebagai pengelola ekspor. Lalu pada Bab IV Pasal 5, tertulis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata kelola ekspor komoditas SDA dilakukan oleh masing-masing menteri alias kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait.

Selanjutnya pada Bab V Pasal 6, patokan ekspor komoditas SDA melalui BUMN ini bertindak penuh setelah 31 Desember 2026. Pada saat itu, penyelenggaraan ekspor dialihkan sepenuhnya kepada BUMN ekspor.

"Dalam perihal penyelenggaraan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah dialihkan sepenuhnya kepada BUMN Ekspor sebelum tanggal 31 Desember 2026, ekspor komoditas sumber daya alam strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b," tulis Bab V Pasal 6 huruf c PP tersebut.

(igo/fdl)