Eks Relawan TKN Prabowo-Gibran: Kaum Serakahnomic di Balik Narasi 1998 Redux

Mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengkritik keras bergulirnya narasi dan tagar '1998 Redux' serta 'Indonesia Gelap' nan marak di media sosial belakangan ini.

Eksponen aktivitas mahasiswa 1998 di UGM Yogyakarta ini menilai kejadian tersebut bukan lahir secara murni dari aktivitas sosial mahasiswa, melainkan diorkestrasi secara top-down oleh golongan oligarki 'serakahnomic' melalui akun-akun proxy.

"Mereka, kaum oligarki serakahnomic, itu terobsesi untuk mengulangi mega-perampokan nan pernah mereka lakukan dengan menunggangi krisis moneter dan aktivitas mahasiswa tahun 1998," ujar Haris dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Haris mengingatkan kembali gimana krisis moneter 1997-1998 silam telah dimanfaatkan oleh tokoh finansial dunia dan hedge fund untuk menggelar 'karpet merah' perampokan kekayaan Indonesia. Salah satu akibat terbesarnya adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) nan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, di mana biaya segar tersebut kemudian diparkir di Singapura.

Menurut pemrakarsa 98 Resolution Network ini, motivasi di kembali gaung '1998 Redux' saat ini bukanlah demi perubahan nan berpihak pada rakyat. Sebaliknya, kaum oligarki tersebut sengaja mau menciptakan destabilisasi ekonomi dan krisis multidimensi agar norma serta konstitusi melemah.

"Ketika situasi ekonomi dan politik kacau, norma dan konstitusi tidak tegak, maka situasi tersebut seumpama tanah kosong tanpa tuan nan memberi keleluasaan mereka melakukan perampokan sesuka hati," tegasnya.

Haris menganalisis bahwa tagar bersuara pesimistis seperti 'Sale Indonesia' alias 'Buang Rupiah' sebenarnya mencerminkan kepanikan dari kaum oligarki nasional maupun multinasional itu sendiri. Ruang mobilitas mereka untuk menumpuk kekayaan terlarangan sekarang terkunci rapat akibat kebijakan tegas pemerintah.

"Kaum serakahnomic tersebut sangat dirugikan oleh langkah Presiden Prabowo menjalankan kembali Pasal 33 UUD 1945 nan disertai pencegahan kebocoran kekayaan negara, pemberantasan korupsi, dan penyitaan aset hasil korupsi," tambah Haris.

Ia meyakini bahwa 99 persen rakyat Indonesia tidak bakal mau membuang rupiah alias kabur dari negara sendiri lantaran kebanyakan aktivitas mahasiswa dasarnya adalah menyelamatkan Indonesia. Oleh lantaran itu, Haris mengimbau para mahasiswa nan aktif mengkritik kebijakan tata kelola pemerintah untuk tetap waspada agar tidak ditunggangi oleh narasi buatan proxy medsos milik oligarki.

"Kebijakan Presiden Prabowo mengembalikan kekayaan dan sumber daya alam untuk dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kesejahteraan rakyat adalah perjuangan politik nan berbobot sangat tinggi. Mari aktivitas mahasiswa dan aktivitas sosial berasosiasi mengembalikan kekayaan negara nan dirampok segelintir oligarki," kata dia.