Ekovokasi Ditawarkan sebagai Solusi Ketimpangan Urbanisasi di Kota Besar

Syaifudin pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) Sekolah Pascasarjana UNJ.(UNJ)

Ketimpangan nan muncul akibat proses urbanisasi di kota-kota besar memerlukan pendekatan nan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan hak-hak golongan rentan. Menjawab tantangan tersebut, konsep Ekovokasi (Ekosistem Advokasi-Vokasi) ditawarkan sebagai model transformatif untuk memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan martabat wanita migran nan terpinggirkan dalam kehidupan perkotaan.

Gagasan tersebut lahir dari penelitian doktoral Syaifudin pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Penelitian itu sukses mengantarkannya meraih gelar ahli dengan predikat pujian dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00 dalam sidang promosi nan digelar di Auditorium Sekolah Pascasarjana UNJ, Senin (15/6).

Melalui disertasi berjudul Dari Urbanisasi ke Ekovokasi: Rekonstruksi Hak Atas Kota bagi Perempuan Migran dalam Jeratan Prostitusi Perkotaan, penelitian tersebut mengkaji akibat urbanisasi nan tidak selalu menghadirkan kesempatan nan setara bagi seluruh warga, khususnya wanita migran di area perkotaan.

Dengan pendekatan kualitatif berparadigma kritis nan memadukan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi arsip kebijakan, penelitian tersebut menemukan bahwa urbanisasi, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya perlindungan sosial telah mendorong sebagian wanita migran masuk ke sektor informal berisiko, termasuk prostitusi perkotaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembangunan kota nan lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan kapitalisasi ruang telah melahirkan segregasi sosial maupun spasial. Kondisi ini berakibat pada terbatasnya akses golongan rentan terhadap pekerjaan nan layak, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Fenomena tersebut disebut sebagai urbanization of inequality, ialah proses urbanisasi nan justru memperkuat dan mereproduksi ketimpangan sosial di wilayah perkotaan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kejadian disconnected citizenship, ialah situasi ketika wanita migran secara administratif diakui sebagai penduduk kota, tetapi belum memperoleh akses nan setara terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan politik secara substantif. Akibatnya, mereka tetap berada dalam posisi rentan dan susah keluar dari lingkaran kemiskinan maupun marginalisasi sosial.

Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, konsep Ekovokasi dikembangkan dengan mengintegrasikan beragam aspek, mulai dari pembelaan sosial, rehabilitasi sosial, agunan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan keahlian vokasional. Pendekatan ini diharapkan bisa menjadi instrumen pemulihan nan lebih komprehensif bagi golongan rentan di area perkotaan.

Menurut Syaifudin, pembangunan kota nan berkepanjangan kudu menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Kota nan inklusif, kata dia, tidak hanya menyediakan ruang bentuk bagi penduduknya, tetapi juga menjamin akses terhadap pekerjaan nan layak, perlindungan sosial, serta kesempatan hidup nan bermartabat. Ia berambisi konsep Ekovokasi dapat menjadi pengganti pendekatan dalam memperjuangkan hak-hak wanita migran nan selama ini kerap terpinggirkan dalam proses urbanisasi.

Dari sisi akademik, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui rekonstruksi kerangka teoritik Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) dengan memasukkan konsep Ekovokasi sebagai instrumen kajian sekaligus solusi. Temuan tersebut juga memperluas kajian mengenai kewenangan atas kota, kewargaan, gender, dan lingkungan hidup dalam konteks urbanisasi kontemporer.

Melalui konsep tersebut, pembangunan perkotaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menghadirkan keadilan sosial dan perlindungan nan lebih kuat bagi golongan masyarakat nan selama ini berada di pinggiran pembangunan. (E-3)