Ekonomi RI Berisiko Loyo Lagi Usai Tumbuh 5,61%, China Ulurkan Tangan!

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,61% pada kuartal I-2026, menjadi nan tertinggi sejak kuartal III-2022.

Realisasi pertumbuhan ini pun membikin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kegirangan, lantaran melampaui proyeksinya sebesar 5,5%.

"Kabar ceria ternyata, jadi jika sasaran tercapai santailah saya enggak stress lagi," kata Purbaya saat konvensi pers di kantornya, Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).

Meski begitu, sejumlah lemabaga riset memperkirakan, laju pertumbuhan nan tinggi pada kuartal I-2026 ini berpotensi tidak bersambung pada kuartal-kuartal setelahnya.

Tim ahli ekonomi BCA dalam laporan The Focal Point berjudul "Some soothing winds from the East China Sea" misalnya, memperkirakan tren pertumbuhan kuartal II dan seterusnya bakal kembali loyo.

"Pertumbuhan PDB Indonesia kemungkinan tidak bakal bisa mempertahankan momentumnya pada triwulan-triwulan mendatang," sebagaimana tertera dalam laporan riset tim ahli ekonomi BCA.

Menurut mereka, faktor-faktor seperti pengaruh pedoman rendah dari penurunan shopping publik tahun lalu, pengaruh musiman dari Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya, serta peningkatan permintaan domestik nan mendorong ekspansi manufaktur menjelaskan percepatan pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal I-2026.

Sedangkan pada kuartal II-2026, pengaruh itu bakal memudar, ditambah dengan akibat tekanan pengaruh kenaikan nilai minyak (rata-rata US$ 101,3 per barel sejak pecahnya perang Iran, dibandingkan dugaan APBN sebesar US$ 70 per barel) serta kondisi makroekonomi dunia secara keseluruhan menjadi halangan besar bagi trajektori pertumbuhan Indonesia.

"Harga daya nan lebih tinggi serta tekanan berkepanjangan terhadap rupiah secara signifikan menambah beban fiskal, sehingga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dan meninjau kembali sebagian komitmen belanjanya," kata tim ahli ekonomi BCA.

Pada saat nan sama, kenaikan nilai input juga mereka sebut telah mendorong sektor manufaktur masuk ke area kontraksi (PMI manufaktur 49,1 pada April 2026, dari sebelumnya 50,1), nan berakibat negatif terhadap kondisi ketenagakerjaan dan berpotensi membatasi keahlian rumah tangga untuk mengisi kembali tabungan mereka setelah lonjakan shopping pada triwulan I-2026.

Meskipun perlambatan pertumbuhan PDB Indonesia nan diperkirakan sangat mengenai dengan kenaikan nilai minyak, tim ahli ekonomi BCA menganggap terdapat pula kekhawatiran biaya daya nan lebih tinggi hanyalah puncak gunung es nan dapat mengganggu narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kurangnya kepercayaan penanammodal asing terhadap prospek pertumbuhan Indonesia diduga menjadi argumen di kembali tindakan jual sekitar US$ 3,47 miliar saham dan obligasi pemerintah Indonesia sepanjang tahun ini, tren nan telah berjalan jauh sebelum militer AS bergerak ke Laut Arab.

Namun, tim ahli ekonomi BCA mencatat info terbaru investasi asing langsung (FDI) belum sepenuhnya mendukung kekhawatiran tersebut. Arus masuk FDI ke Indonesia meningkat 5,2% yoy pada kuartal I-2026, terutama didorong oleh penanammodal asal China, sementara komitmen investasi dari negara lain terlihat mulai melemah.

Arus masuk FDI dari China mereka sebut juga tampak menghasilkan permintaan tenaga kerja nan lebih besar per unit investasi dibandingkan FDI dari negara lain. Perhitungan tim ahli ekonomi BCA menunjukkan FDI China menciptakan sekitar 18,4 lapangan kerja per US$ 1 juta investasi, dibandingkan 17,3 pada FDI dari negara lain.

"Munculnya istilah terkenal seperti "BUMC" (perusahaan milik Tiongkok, permainan kata dari BUMN) semakin menegaskan peran besar FDI Tiongkok dalam membantu mengatasi masalah pasar tenaga kerja Indonesia nan berangkaian dengan pendapatan rumah tangga nan tetap tertinggal," sebagaimana tertera dalam laporan nan ditulis ahli ekonomi BCA Lazuardin Thariq Hamzah dan Victor George Petrus Matindas.

Dukungan China terhadap rumah tangga Indonesia tidak hanya melalui penyerapan tenaga kerja. Masalah kronis konsumsi domestik nan lemah serta kenaikan tarif impor AS telah mendorong produsen Tiongkok untuk mengekspor lebih banyak produknya ke Indonesia dan pasar regional lainnya, apalagi dengan margin nan lebih rendah, guna menghindari akibat stagnasi pada sektor manufaktur domestik mereka.

Meskipun rupiah melemah, masuknya peralatan impor murah dari Tiongkok membantu menahan kenaikan nilai impor, sehingga konsumen Indonesia tetap menikmati nilai peralatan nan relatif stabil, tercermin dari inflasi inti nan tetap rendah.

Kondisi ini membikin defisit Indonesia dalam yuan terus melebar dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya porsi impor dari Tiongkok (37,8% pada triwulan I-2026, dibandingkan 28,1% pada 2019). Menunjukkan lebih banyak impor dibayar dalam yuan sementara ekspor komoditas tetap berbasis dolar AS.

Pemerintah Indonesia juga mereka catat cukup garang menerbitkan obligasi dim sum berdenominasi yuan China untuk membiayai belanja, dengan memanfaatkan imbal hasil nan stabil di Tiongkok.

Penerbitan dim sum bond menarik minat penanammodal onshore (domestik) China dengan total final orderbook mencapai 18 miliar yuan (Rp39,6 triliun) pada Oktober 2025.

Surplus transaksi melangkah Tiongkok nan besar serta kebijakan moneter lenggang dari bank sentralnya menciptakan permintaan kuat terhadap aset berdenominasi yuan. Pemerintah RI pun tetap berencana menerbitkan bond baru berdenominasi yuan China dengan nama Panda Bond.

Meski begitu, tim ahli ekonomi Bank Permata menganggap kekuatan laju pertumbuhan ini justru bakal terus terjaga ke depannya, didukung oleh agenda kebijakan pemerintah nan pro-pertumbuhan serta keputusan untuk mempertahankan nilai daya bersubsidi, nan diharapkan dapat menjaga stabilitas inflasi dan daya beli rumah tangga.

Pertumbuhan kemungkinan besar mereka perkirakan tetap didorong oleh kebijakan fiskal, serupa dengan pola pada paruh kedua 2025, dengan peran fiskal nan krusial dalam menopang konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi.

Namun mereka mengingatkan, strategi pertumbuhan ini memang berpotensi menghadapi tantangan, terutama dari ketidakpastian eksternal akibat bentrok di Timur Tengah nan mendorong kenaikan nilai minyak, sehingga membatasi ruang fiskal untuk kebijakan ekspansif lebih lanjut sekaligus meningkatkan akibat inflasi.

Risiko utama terhadap prospek ekonomi Indonesia pada 2026 mereka sebut tetap didominasi oleh aspek eksternal. Ketidakpastian berasal dari perang jual beli nan tetap berlangsung, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta pemulihan ekonomi Tiongkok nan tetap lemah.

Konflik perdagangan nan berkepanjangan dan pertumbuhan Tiongkok nan lebih rendah dapat menekan neraca eksternal Indonesia melalui terbatasnya keahlian ekspor, sementara impor diperkirakan tetap kuat sejalan dengan kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah.

Selain itu, bentrok berkepanjangan di Timur Tengah dapat menjaga nilai daya dunia tetap tinggi, sehingga menimbulkan tekanan inflasi, membatasi ruang penurunan suku kembang BI, serta meningkatkan tekanan terhadap APBN.

"Dalam kondisi ini, peran APBN sebagai peredam (shock absorber) menjadi semakin krusial untuk meredam akibat kenaikan nilai daya dunia terhadap inflasi domestik sekaligus menjaga daya beli rumah tangga, meskipun perihal ini juga dapat membatasi ruang ekspansi fiskal lebih lanjut, terutama pada paruh kedua 2026," sebagaimana dikutip dari riset tim ahli ekonomi Bank Permata.

Baik pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) mereka tegaskan perlu menjaga keseimbangan antara support terhadap pertumbuhan dan stabilitas. Risiko eksternal ini dapat memperlebar defisit kembar (twin deficit), ialah defisit transaksi melangkah dan defisit fiskal, nan pada akhirnya dapat memicu sentimen risk-off, arus keluar modal, serta tekanan depresiasi terhadap rupiah.

(arj/haa)

Add