Eko Suwanto Dorong Perlindungan Sungai untuk Cegah Krisis Air di Kota Yogya

Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD DIY sekarang memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman musim tandus nan memicu akibat krisis air bersih serta kerentanan lingkungan.

Fenomena cuaca tahun ini dinilai lebih kompleks lantaran disertai angin muson Australia nan menyebabkan suhu udara menjadi lebih dingin alias dikenal sebagai kejadian "bediding," nan berakibat langsung pada kesehatan masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengungkapkan dalam obrolan "Ngobrol Parlemen" di kanal YouTube Tribun Jogja Official pekan lampau bahwa kondisi cuaca saat ini sangat tidak menentu.

"Cuaca kali ini nih gado-gado, campur-campur. Musim tandus tapi juga tetap disertai ada sedikit-sedikit hujan juga," ujar Nur Hidayat menjelaskan dinamika arus sungai nan tetap diwaspadai, Senin (3/8).

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti tantangan unik Kota Yogyakarta nan mempunyai keterbatasan lahan hijau, di mana lahan pertanian sekarang tersisa kurang dari 16 hektar.

“Problem di Kota Jogja ini unik dibanding kabupaten lain. Bernapas bukan di tengah lumpur, tapi bernapas di tengah gedung-gedung. Air juga sama," kata Eko menekankan pentingnya sungai sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

Sebagai langkah jangka panjang, Eko mengusulkan penguatan izin melalui program "Sungai Aman Bencana" untuk melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari okupasi gedung komersial.

“Harapan kita ke depan, tidak hanya kampungnya nan aman, tidak hanya sekolahnya, tapi sungainya juga kondusif sehingga rakyat kita bisa selamat," tegasnya mengenai rencana penanaman pohon Gayaman di sepanjang Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong.

Dari sisi teknologi informasi, BPBD Kota Yogyakarta tengah menyiapkan program "Jonet" alias Jogja Connect untuk memastikan komunikasi darurat tidak terputus saat terjadi bencana. Nur Hidayat menjelaskan,

"Ke depan kami punya program namanya Jonet. Di dalamnya ada Si Gabil (Sistem Integrasi Gelombang Alat Komunikasi Wilayah), lantaran satu-satunya perangkat komunikasi (saat darurat) itu kan radio," mengingat kerentanan jaringan internet saat terjadi gempa bumi.

Untuk peringatan dini, pemerintah telah memasang 35 unit Early Warning System (EWS) di sepanjang aliran sungai di Yogyakarta. Nur Hidayat menekankan pentingnya perangkat ini sebagai langkah preventif.

"Peringatan awal itu kudu kita hadirkan di dalam suatu area itu sebagai awal daripada antisipasi penyelamatan, sehingga masyarakat mempunyai waktu pemindahan nan cukup,” ujarnya.

Namun, upaya mitigasi ini menghadapi tantangan besar mengenai kebijakan anggaran dari pemerintah pusat. Eko Suanto mengkritik keras adanya pemangkasan biaya penanggulangan musibah di tingkat daerah.

"Pemerintah hari ini adalah pemerintah nan tidak serius memberikan support anggaran kepada penanggulangan bencana. Kelihatannya duitnya sekarang ini dipangkas oleh pemerintah pusat," ungkap Eko.

Eko menambahkan bahwa biaya edukasi dan kesiapsiagaan memang tidak murah, namun sangat krusial untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

"Anggaran pencegahan itu mahal. Anggaran untuk edukasi agar tidak terjadi korban meninggal pada saat musibah itu memang mahal lantaran menyangkut simulasi dan peralatan," jelasnya lebih lanjut.

Guna menyiasati keterbatasan anggaran, Nur Hidayat mendorong penguatan kerjasama dengan sektor swasta melalui skema gotong-royong.

“Mari kita mendinamisir ini semua dengan aktivitas apa kelak ke depan berpikir bersama-sama. Dengan keadaan nan ada, tapi jangan lupa kesiapsiagaan tetap dihadirkan," imbaunya kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Menutup obrolan tersebut, Artika Amelia sebagai pemandu aktivitas menyimpulkan bahwa upaya kolektif ini adalah demi masa depan kota. "Menjaga sungai dan lingkungan ini merupakan investasi keselamatan untuk generasi nan bakal datang," pungkasnya sebagai pesan penutup bagi para pemirsa.