Bahlil Siapkan Golkar Hadapi 2029: 2026 Susun Daftar Bacaleg, 2027 Kerja Politik

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta jejeran partainya mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. nan bakal dilakukan adalah mulai menginventarisasi daftar bakal calon legislatif (bacaleg) pada akhir 2026 agar kerja-kerja politik dapat dimulai sejak 2027.

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka aktivitas Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/8).

“Hari ini kita sudah ToT, berfaedah kabupaten kota nan belum Musda (Musyawarah Daerah) tinggal 30%. Ya. Tahun ini kita selesai semua di tingkat kecamatan. Akhir tahun ini sudah mulai kita menghitung menginventarisir daftar caleg agar 2027 kita udah kerja-kerja politik. Konsolidasi selesaikan semua di tahun 2026,” kata Bahlil.

Menurut dia, penyelesaian konsolidasi organisasi menjadi fondasi krusial sebelum Partai Golkar mulai menjalankan strategi politik menuju Pemilu 2029.

Bahlil juga meletakkan angan besar agar Akademi Partai Golkar terus melangkah sebagai wadah kaderisasi partai. Ia meminta pembiayaan akademi dilakukan secara transparan dan berasal dari sumber nan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya punya angan besar untuk akademi partai ini tetap berjalan. Dan untuk biaya akademi partai, itu langsung, abang nggak boleh minta di tempat lain, langsung minta kepada ketua fraksi. Karena Ketua Fraksi sudah saya arahkan untuk ambil pos-pos nan legal toyiban. Enggak boleh uang, enggak boleh biaya pengkaderan diambil dari pos-pos nan abu-abu. Harus semuanya bagus, agar hasilnya bagus, agar pengkaderannya bagus,” ujarnya.

Bahlil mengibaratkan sumber pendanaan kaderisasi sama pentingnya dengan memberikan nafkah kepada anak di dalam keluarga. Menurutnya, biaya nan digunakan kudu berasal dari sumber nan baik agar menghasilkan kader nan berkualitas.

“Ini sama dengan afinitas anak. Kita di rumah itu untuk makan-minum anak itu kudu betul-betul uangnya itu kudu nan bisa dipertanggungjawabkan, agar mereka besar menjadi orang nan hebat. Sama dengan biaya training. Jangan main ambil biaya dari tempat lain, biayanya kudu legal toyiban agar itu menjadi kebaikan jariyah untuk kita semua, gitu,” katanya.

Selain menyoroti kaderisasi, Bahlil juga mengevaluasi penyelenggaraan pengarahan teknis (Bimtek) nan selama ini dilakukan Partai Golkar. Menurutnya, penyelenggaraan Bimtek tetap terlalu banyak mengedepankan seremoni.

“Kalau saran saya, bimtek-bimtek nan kalian lakukan ini, taruh seremonial terlalu banyak. Bimtek materinya itu, ngapain Bimtek 1.000 orang? Ilmu apa nan mau masuk di situ? Aku dengar saja saya nan pidato saja pusing, gitu,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar ke depan Bimtek dilaksanakan berasas pembagian wilayah sehingga materi nan diberikan lebih relevan dengan persoalan di masing-masing daerah.

“Mendingan ke depan Bimtek itu bikin per wilayah. Contoh, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Jawa, wilayah Maluku, Papua bikin zonasi saja. Karena isunya pasti berbeda-beda dan lebih fokus. Jadi, ini kerja-kerja senyap. Nggak boleh lagi gitu, terlalu banyak seremonial. Seremonial pentinglah, oke. Tapi ini orang lain, partai lain itu kerjanya sudah jejaring. Sudah kudu kita masuk,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, materi Bimtek juga kudu lebih aplikatif. Selain memberikan konsep besar, training perlu membekali kader dengan keahlian implementasi.

“Dan jika boleh, Bang, pematerinya sudah kayak gitu. Jadi konsep besarnya ada, tapi implementasinya ada. Dan teknik menggiring opini ketika ada terjadi perdebatan-perdebatan di rapat komisi. Nah, ini Bang Andi Mattalatta ini, Bang ZA, abang-abang inilah semua ahlinya,” katanya.

Ia menilai kualitas personil Fraksi Partai Golkar di DPR RI perlu terus ditingkatkan agar lebih menonjol dalam menjalankan kegunaan legislasi.

“Tapi ini nan kudu menurut saya nan kudu ditambah agar 102 bangku itu menyala gitu loh. Jangan 102 bangku itu lombo-lombo loyo gitu,” tutur Bahlil.

Berikut bagian nan bisa ditambahkan setelah paragraf tentang pernyataan Bahlil mengenai inventarisasi caleg, sehingga alurnya tetap mengalir dan sesuai style kumparan:

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menjelaskan proses penjaringan bakal calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2029 bakal dilakukan melalui beragam sumber kader nan dimiliki partai.

“Ya kita punya banyak organ di partai ini ya. Sumber caleg itu banyak sekali di partai ini. Pertama, tentu kita mengandalkan orang-orang nan selama ini terlibat di prasarana partai: pengurus DPP, pengurus DPD provinsi, pengurus DPD kabupaten. Kita juga bisa bersumberkan dari ormas-ormas nan berafiliasi ke Partai Golkar. Juga bisa bersumberkan dari jaringan Partai Golkar nan lain,” kata Sarmuji.

Kendati demikian, Sarmuji menegaskan seluruh bakal calon personil legislatif, baik untuk DPR RI maupun DPRD, nantinya wajib mengikuti proses kaderisasi nan diselenggarakan Partai Golkar.

Ia menyebut penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar menjadi langkah awal dalam membangun sistem kaderisasi tersebut.

“Tetapi nan kita pastikan pada hari ini, semua calon-calon personil legislatif baik DPR RI maupun wilayah kudu mengikuti training kaderisasi nan diselenggarakan oleh Partai Golkar. Dan inilah awal permulaannya. TOT ini adalah awal permulaannya,” ujar Sarmuji.

“Kita mau personil Partai Golkar nan jadi pejabat publik adalah mereka nan punya kompetensi, bukan hanya punya kompetensi elektoral bisa cari suara, tapi punya kompetensi dalam menjalankan tugas pada saat dia menjadi pejabat publik baik di pelaksana maupun di legislatif,” sambungnya.