Efisiensi Anggaran, BGN Setop Sementara Pendaftaran Dapur Baru MBG

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium ini menjadi salah satu langkah nan diambil ketua baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan penyelenggaraan program.

"Hal utama nan telah kami telaah dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konvensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama nan disiapkan BGN untuk memperbaiki penyelenggaraan program MBG. Pertama, refocusing penerima faedah agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka perihal nan kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.

Langkah ketiga adalah membenahi dapur-dapur nan telah beraksi agar sesuai standar, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah keempat adalah memperluas penyelenggaraan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema nan lebih efisien dan tak sepenuhnya berjuntai pada APBN.

"Kami concern perihal pertama nan kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berambisi tetap bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," ujarnya.

Terkait moratorium dapur baru, Nanik mengatakan BGN bakal terlebih dulu merapikan dan mengevaluasi dapur nan sudah beroperasi. Saat ini, jumlah dapur MBG nan aktif telah mencapai lebih dari 27 ribu unit.

"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur nan operasional. Kami bakal beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut juga diambil lantaran sebaran dapur MBG belum merata. Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara sejumlah wilayah 3T belum terlayani secara optimal.

"Jujur sekarang nan numpuk ini di aglomerasi, nan 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami kudu ke 3T dulu," ujarnya.

BGN juga bakal mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap wilayah agar pembangunan akomodasi tidak berlebihan dan tetap efisien. Setelah pemetaan selesai dilakukan, BGN bakal menentukan apakah moratorium perlu dicabut alias dilanjutkan.

Selain menghentikan sementara penambahan dapur baru, BGN bakal melakukan pembenahan terhadap dapur nan telah beroperasi. Dapur nan tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola bakal dievaluasi hingga berpotensi disuspensi.

Untuk memperluas jangkauan MBG di wilayah 3T, BGN juga tengah mengkaji sejumlah pengganti skema pembiayaan. Dari pemanfaatan biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan dapur nan sudah tersedia, seperti kantin sekolah alias akomodasi umum lainnya.

"Kita juga intinya tidak kudu membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini hanya ada nan 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," imbuhnya. (bel/amw)