Efek Berantai Cerdas Cermat : MPR Minta Maaf, Juri-MC Dinonaktifkan

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Polemik penjurian Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memicu pengaruh berantai.

Pimpinan MPR merilis permohonan maaf secara terbuka hingga mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan majelis juri serta pembawa aktivitas (MC) kejuaraan tersebut.

Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan pihaknya bakal segera melakukan pertimbangan penuh terhadap sistem serta keahlian juri.

"Kami minta maaf atas kelalaian majelis juri. Kami bakal tindak lanjuti kejadian ini," kata Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Abcandra juga mengaku mendengar kasus serupa tahun sebelumnya di provinsi lain.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi agar lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," kata Abcandra.

MPR minta maaf

Merespons kejadian tersebut, MPR menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa arena pandai jeli semestinya mengedepankan prinsip sportivitas serta keadilan, nan tentunya menuntut objektivitas penuh dari majelis juri.

"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian majelis juri nan menyebabkan polemik mengenai penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," kata MPR.

"MPR RI memahami bahwa aktivitas pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, kudu menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran nan konstruktif," sambungnya.

MC dan juri dinonaktifkan

Imbas dari kelalaian penilaian jawaban peserta tersebut, MPR RI menonaktifkan juri hingga pembawa aktivitas alias MC aktivitas lomba tersebut.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan majelis juri dan MC pada aktivitas LCC ini," demikian keterangan MPR dalam akun IG resminya, Selasa (12/5).

MC minta maaf

Langkah permohonan maaf tidak hanya datang dari ketua MPR. Pembawa aktivitas (MC) lomba tersebut, Shindy Lutfiana, turut merilis pernyataan maaf buntut ucapannya kepada para peserta nan dinilai tidak layak oleh publik.

"Saya Shindy Lutfiana, selaku MC menyampaikan permohonan maaf mengenai kesalahan atas ucapan-ucapan saya pada saat penyelenggaraan Babak Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat," tulis Shindy lewat akun IG pribadinya, Selasa (12/5).

Shindy menyadari perbuatannya nan sempat menyepelekan protes para siswa dengan kalimat "Mungkin itu hanya emosi adik-adik saja," serta mengakui bahwa pernyataan semacam itu tak selayaknya dia lontarkan selaku pemandu acara.

Shindy menyadari ucapannya telah melukai sekaligus mengecewakan para peserta, tak terkecuali pembimbing dan pendamping SMAN 1 Pontianak selaku pihak nan dirugikan.

"Saya menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan tersebut telah menimbulkan kekecewaan, ketidaknyamanan, apalagi melukai emosi beragam pihak, khususnya adik-adik peserta lomba, guru-guru pendamping/pembimbing dari SMA Negeri 1 Pontianak, serta seluruh masyarakat terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Barat nan mengikuti dan memberikan perhatian terhadap aktivitas ini," tulis Shindy.

DPR minta lomba ulang

Polemik di panggung arena pendidikan ini juga memantik reaksi dari DPR.

Ketua Komisi X bagian pendidikan DPR, Hetifah Sjaifudian turut menyampaikan keprihatinan dan permintaan maaf, seraya mendorong agar lomba pandai jeli tersebut diulang.

"Supaya ini melangkah adil, kami mendorong agar unik aktivitas di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang," kata Hetifah.

Lebih lanjut, Hetifah mendesak pihak MPR untuk segera memberikan penjelasan demi mencegah terulangnya kejadian serupa nan berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga MPR.

"Saya kira dari MPR RI tentu saja perlu melakukan penjelasan nan resmi dan tadi ya lomba diulangi kembali sehingga kelak sampai dengan tahap akhir kita bisa mendapatkan sekolah-sekolah nan terbaik," ujar Hetifah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, memprotes keras dan mengaku heran gimana bisa majelis juri memberikan nilai nan bertolak belakang terhadap dua jawaban nan sama persis.

"Saya sikapi itu, jangan sampai terjadi ya pertimbangan di kesekjenan MPR ngangkat juri ya, masa jawaban sama, nilainya beda," kata Cucun.

Cucun nan mengaku bagian dari personil MPR turut melayangkan protes keras dan mendesak DPR untuk menunjuk majelis juri nan betul-betul berkompeten.

"Pokoknya kita dari personil MPR ini sampaikan protes juga kepada kesekjenan DPR ngangkat juri nan bener," ujar Cucun.

Insiden viral dalam lomba pandai jeli Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat itu bermulai saat majelis juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban nan sama oleh regu B dan C dalam pertanyaan rebutan.

"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi personil BPK, keterkaitan dengan perwakilan wilayah tetap dijaga. DPR dalam memilih personil BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa aktivitas dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).

Grup C dari SMAN 1 Pontianak nan menekan bel terlebih dulu menjawab bahwa personil Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita selaku majelis juri memberi nilai -5 alias menyalahkan jawaban Grup C tersebut.

Pertanyaan kemudian dilempar dan dijawab regu B dengan memberikan jawaban nan sama persis. Namun, juri memberikan 10 poin alias membenarkan jawaban mereka.

Salah satu peserta di regu C pun langsung memprotes. Mereka menunjukkan ekspresi bingung lantaran jawabannya disalahkan meski sama.

Dyastasita tetap percaya dan berdasar jawaban regu C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah alias DPD.

Grup C pun kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Dyastasita tidak mengubah keputusannya.

Sementara majelis juri lainnya, ialah Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.

(kna/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]