Dukung Program 3 Juta Rumah, Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyiapkan support lain guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Dukungan tersebut meliputi revisi arti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kepastian norma bagi penduduk nan berbeda domisili dalam mengakses program perumahan. Revisi tersebut bakal dilakukan berbareng Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Revisi dilakukan terutama pada bagian pendapatan MBR nan semula maksimal Rp 7 juta per bulan bagi nan belum menikah menjadi Rp 8,5 juta. Upaya ini dilakukan agar program tersebut dapat menyasar masyarakat nan lebih luas. Selain itu, Mendagri dan Menteri PKP juga mau membikin dasar norma agar masyarakat nan mau mengakses program perumahan tidak merujuk pada KTP domisili.

"Kita bakal revisi kembali. Karena Pak Ara (Menteri PKP) mau memperluas [definisi] masyarakat berpenghasilan rendah itu," ujar Mendagri dalam keterangannya kepada wartawan usai aktivitas Sosialisasi Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Persima, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).

Mendagri memaparkan, saat ini jajarannya telah melakukan upaya nyata dalam mendukung program prioritas nasional tersebut. Ini dimulai dengan mengoordinasikan langkah berbareng kepala wilayah serta membikin kebijakan seperti membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

"Daerah jangan cemas bakal kekurangan PAD (Pendapatan Asli Daerah), lantaran tahun depannya dapat pajak bumi dan gedung (PBB). Jadi jika tanah kosong pajaknya ringan, ada bangunannya kelak bakal dapat untung, ekonomi berputar," terangnya.

Bersama Menteri PKP, Mendagri juga rutin melakukan peninjauan langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah. Terkini, peninjauan dilakukan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat mengenai lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan kunjungan ini untuk memastikan penerima faedah program secara langsung.

"Semuanya juga bergerak seperti ini langsung door to door, lihat langsung ke lapangan, menyentuh langsung di rakyat. Jadi bukan berasas informasi, apalagi di belakang meja," katanya.

Mendagri menilai area Tambora sebagai salah satu wilayah terpadat di Indonesia dan banyak terdapat perumahan nan tidak layak. Ia pun sempat memandang langsung salah satu rumah mini nan ditempati 10 orang.

Ia mengatakan, kunjungan ke lapangan berbareng Menteri PKP juga sering dilakukan, seperti awal Juni lampau di Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya dilakukan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga area perbatasan di Sulawesi Utara.

"Jadi program Bapak Prabowo di antaranya program rumah ini betul-betul menyentuh, lantaran peduli rakyat kecil. Ini riil, saya mendampingi Pak Ara (Menteri PKP) bukan sekali ini aja," pungkasnya.