Dukung Ekosistem Desa, BUMN Perkebunan Pantau Operasional 10.070 Koperasi Merah Putih

Ilustrasi(Istimewa)

HOLDING Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) turut mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pemantauan kesiapan koperasi dan penguatan koordinasi di daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memastikan koperasi dapat beraksi dan melayani kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi desa. 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna berbareng Direktur Bisnis Ryanto Wisnuardhy, Direktur Aset Agung Setya Imam Effendi, serta Direktur SDM dan Umum A. Miftahuddin Amin, turut serta memantau penguatan operasional KDKMP di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Jakarta. 

Pemantauan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pengarahan Presiden untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP secara serentak mulai 15 Oktober 2026. Pemerintah menyiapkan pemantauan terhadap 10.070 titik KDKMP dengan melibatkan jejeran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan abdi negara kewilayahan. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya memimpin rapat koordinasi KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10). Rapat tersebut membahas percepatan pasokan peralatan subsidi support pemerintah, pemantauan serentak 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi. 

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan peralatan dan sarana pendukung operasional di lapangan. 

“Saya dan Direktur Utama Agrinas ini dapat pengarahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita bakal melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita mau memastikan peralatan dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujarnya. 

Sebanyak 10.070 titik KDKMP nan menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ketersediaan peralatan subsidi, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk, menjadi salah satu konsentrasi utama untuk mendukung aktivitas upaya koperasi dan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan info Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah mempunyai akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya tetap dalam proses pembangunan. 

Penguatan ekosistem pangan nasional merupakan bagian dari upaya Holding Perkebunan Nusantara, mendukung agenda strategis pemerintah. Keterlibatan jejeran Direksi PTPN dalam pemantauan KDKMP menjadi bagian dari koordinasi untuk mendukung penyelenggaraan agenda pemerintah. Sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan di lapangan serta memastikan kesiapan sarana dan kebutuhan operasional koperasi. 

Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan nan dikoordinasikan Menteri Koperasi berbareng Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan 

Kemenko Pangan, dengan melibatkan kementerian mengenai dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Posko tersebut bakal memantau perkembangan operasionalisasi dan menindaklanjuti beragam hambatan agar KDKMP dapat beraksi serta melayani kebutuhan masyarakat. (E_4)