DPW PPP Se-Indonesia Desak Sekjen Diganti, Ini Alasannya

Jakarta -

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia mendesak Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen), Taj Yasin.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menilai terdapat oknum di tingkat DPP nan menjadi penghambat keahlian organisasi. Mantan Wakil Menteri Agama itu juga menyoroti sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum, Sekjen dinilai tidak menjalankan kegunaan organisasi sebagaimana mestinya.

"Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan mengenai kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berjalan sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi," ujar Saiful.

Desakan tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi Nasional nan digelar secara daring melalui Zoom pada Kamis (16/4), nan diikuti jejeran ketua DPW se-Indonesia.

Dalam forum tersebut, para perwakilan wilayah menyampaikan kritik tajam terhadap keahlian Sekjen nan dinilai tidak sejalan dengan arah kepemimpinan partai dan justru menghalang jalannya organisasi.

Lebih lanjut, Saiful juga menilai Sekjen telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui beragam manuver nan dinilai menghalang kerja organisasi. Menurutnya, perihal tersebut sudah masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai.

"Dalam AD/ART, Sekjen mempunyai kegunaan menjalankan tata kelola organisasi. Namun nan terjadi justru sebaliknya. Ini corak perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian," tegasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Mulyadi, menyatakan pihaknya tetap solid dan alim terhadap keputusan DPP. Meski begitu, dia meminta persoalan Sekjen segera diselesaikan sesuai petunjuk Mukernas.

"Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader nan tidak bekerja. Persoalan Sekjen kudu segera diselesaikan agar tidak mengganggu keahlian partai," kata Mulyadi.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Eka Candra, menegaskan pentingnya percepatan langkah organisasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk untuk keperluan verifikasi partai.

"Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, lantaran konsolidasi politik kudu terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping nan bisa menjalankan roda organisasi dengan baik," ujar Eka.

Desakan dari wilayah ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera merespons dinamika internal partai, terutama dalam menjaga soliditas organisasi menjelang agenda politik mendatang.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh ketua dan sekretaris DPW se-Indonesia, dengan salah satu agenda utama membahas persiapan musyawarah bagian di masing-masing daerah.

Saksikan Live DetikPagi:

(prf/ega)