DPRD Papua Tengah Datangi DPR RI, Serahkan Aspirasi soal Maraknya Penembakan

Pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah mendatangi Sekretariat DPR RI untuk menyerahkan aspirasi masyarakat mengenai situasi keamanan di Papua nan dinilai semakin mengkhawatirkan.

Aspirasi itu disampaikan menyusul maraknya penembakan hingga bentrok nan berakibat terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Papua Tengah.

Ketua DPRD Papua Tengah Delius Tabuni mengatakan, kedatangannya dilakukan lantaran surat nan sebelumnya telah dikirim kepada DPR RI belum mendapatkan tindak lanjut.

“Kami dari DPR Provinsi Papua Tengah berbareng ketua DPR dan Ketua Komisi I beserta anggotanya, hari ini kami datang lantaran kami pernah menyurat bulan Juli, namun belum ada jawaban dari komisi terkait, maka hari ini kami datang langsung ke Sekretariat DPR RI untuk menyampaikan aspirasi nan kami terima dari bulan Januari sampai bulan Juli kemarin,” kata Delius di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7).

Ia mengatakan, sebelum datang ke DPR RI, pihaknya kembali menerima aspirasi masyarakat nan disampaikan melalui tindakan demonstrasi.

“Barusan saja kemarin ada demo juga, kami terima aspirasinya sekalian, hari ini kami antar ke sekretariat DPR agar aspirasi ini segera dijawab, kami berambisi sekretariat menyampaikan ke komisi mengenai untuk menanggapi aspirasi nan kami antar hari ini,” ujarnya.

Delius menegaskan aspirasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan komisi mengenai di DPR RI.

Menurut Delius, kondisi keamanan di Papua, khususnya Papua Tengah, memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan DPR RI. Ia menegaskan DPRD Papua Tengah tidak mempunyai kewenangan menangani persoalan keamanan sehingga memilih menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat pusat.

“Iya, sebenarnya situasi saat ini di Papua, kami semua tahu bahwa nan terjadi bukan hanya di Papua Tengah saja, tapi di Papua Raya. Tapi kami datang lebih unik Papua Tengah lantaran ada terjadi penembakan alias pembunuhan nan terjadi di sana. Tapi itu bukan kewenangan kami di daerah, maka kami datang agar DPR RI dapat membicarakan persoalan nan terjadi di wilayah kami di Papua Tengah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Papua Tengah Diben Elaby menegaskan pihaknya datang untuk menjalankan kegunaan konstitusional sebagai wakil rakyat nan meneruskan aspirasi masyarakat.

“Kami ini tugasnya hanya meneruskan. Kami tidak termasuk nan mendemo. Tetapi kami hanya membawa aspirasi nan sudah nyaris lima kali demo itu disampaikan. Hampir semua demo itu tuntutannya sama,” kata Diben.

Ia menjelaskan tuntutan masyarakat nan disampaikan dalam beragam tindakan unjuk rasa nyaris seluruhnya berangkaian dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Tuntutannya sama mengenai dengan keamanan, tentang ya Kamtibmas dan seterusnya. Kita di DPR provinsi itu tidak punya kewenangan untuk membicarakan itu. Itu kewenangan daripada pemerintah pusat. Oleh lantaran itu, kami berambisi surat nan pernah kami sampaikan sebenarnya kami berambisi agar segera Komisi mengenai DPR RI, (Komisi) I dan III melakukan membahas mengenai perihal ini,” ujarnya.

Diben mengaku DPRD Papua Tengah sebelumnya telah berupaya meminta waktu kepada DPR RI untuk menjelaskan persoalan nan terjadi sekaligus menyerahkan arsip aspirasi secara langsung.

“Kemudian, sebenarnya kita minta menyediakan waktu agar kami datang menjelaskan dan menyerahkan dokumen, tapi belum. Ini lagi didemo lagi, didemo lagi. Jadi masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan kami DPR di daerah. Kantor kami sempat kaca pecah dan mereka sudah mulai melakukan ancaman terhadap kami. kami juga pikir ini kan bukan tupoksi kami, sehingga kami meneruskan,” katanya.

Karena itu, dia berambisi Komisi I dan Komisi III DPR RI mengambil langkah konkret dengan membahas persoalan tersebut berbareng pemerintah.

“Kami berambisi DPR RI khususnya Komisi mengenai ya ambil bagiannya lantaran ini kan peranan mereka. Mungkin melakukan RDP dengan pemerintah. Kan dia mitranya. Nah, mungkin itu nan kami harapkan,” ujarnya.

“Jadi, hari ini kita sampaikan lebih pada meneruskan saja, kemudian kita berambisi seperti apa itu sepenuhnya kewenangan DPR RI, komisi terkait, (Komisi) I dan III,” lanjut dia.

Diben juga mengaku situasi keamanan nan tidak kondusif telah menghalang penyelenggaraan tugas DPRD Papua Tengah, termasuk aktivitas pembangunan di daerah.

“Kami betul-betul merasa terganggu dengan situasi ini. Kami tidak bisa kunjungan kerja secara baik, tidak bisa membangun wilayah dengan baik. Situasi keamanan ini betul-betul mengganggu. Bagaimana kita mau membangun daerah? Kalau situasi seperti ini terjadi,” tuturnya.

Ia menyinggung peristiwa penembakan nan terjadi di Yahukimo oleh golongan bersenjata OPM sebagai salah satu gambaran kondisi keamanan di Papua nan memprihatinkan.

“Jadi, kita lihat sesama orang Papua sendiri kemarin peristiwa di Yahukimo, kita sudah lihat bersama-sama video beredar. Itu kan menakutkan sekali, sementara kita punya TNI, kita punya Polri. Kami di wilayah kan tidak bisa mobilisasi alias tidak bisa melakukan komando, ndak bisa. Itu kan pusat,” tuturnya.

Diben mengatakan masyarakat Papua menginginkan situasi nan kondusif agar pembangunan dapat berjalan.

“Kami berambisi kita mau damai, kita mau aman, kita mau maju, kita mau membangun Papua, kita mau pendidikan nan baik, kesehatan nan baik, dan seterusnya,” ujar dia.

Ia juga menyampaikan bahwa nyaris seluruh wilayah Papua menghadapi persoalan serupa, meski dengan tingkat eskalasi nan berbeda-beda.

“Hampir seluruh Papua dari Sorong sampai dengan Merauke, dari Nabire sampai dengan Wamena, pegunungan, nyaris sama sih. Cuman kan ada nan ter-update, ada nan tidak ter-update,” kata Diben.

Diben juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Papua Tengah bahwa DPRD telah menjalankan tugasnya membawa aspirasi tersebut ke DPR RI.

“Dan sekaligus dalam momentum ini, kami mau sampaikan kepada masyarakat kami di Provinsi Papua Tengah. kami sampai di sini, selanjutnya kami tidak bisa. Iya, kami tidak bisa, bukan kewenangan kami. Jadi, masyarakat 8 kabupaten nan sudah melakukan demo, terima kasih. Kalian punya aspirasi, kami sudah bawa. Kami tadi sudah serahkan ke Sekretariat majelis sini agar mereka nan jadwalkan kepada komisi mengenai dan semoga komisi mengenai memandang persoalan ini. Kita bermohon saja agar mereka punya hati nurani untuk membahas, kemudian melanjutkan kepada pemerintah lantaran itu mitra pemerintah DPR RI,” tuturnya.

“Sehingga biarlah ada solusi, ada jalan terbaik, ada jalan nan Tuhan bukakan untuk kita agar biar Papua ini aman, damai, maju sama seperti saudara-saudara kita di lain di seluruh negara kita, Kesatuan Republik Indonesia,” tambah dia.

Senada, Wakil Ketua II DPRD Papua Tengah Petrus Izaach Suripatty mengatakan pihaknya tidak datang untuk menentukan siapa nan betul alias salah dalam bentrok nan terjadi. Namun, sebagai wakil rakyat, DPRD merasa prihatin terhadap banyaknya korban sipil nan terdampak.

“Mungkin saya tambahkan ya. Jadi ya terjadinya bentrok ini, ya kami dalam kapabilitas bukan menentukan siapa salah, siapa betul ya,” jelasnya.

“Yang jelas bahwa sebagai wakil masyarakat, kami prihatin ya, bahwa ada korban-korban nan bagi kami semestinya kudu dilindungi ya. Dilindungi misalnya perempuan, anak-anak. Ya itu nan menyebabkan akibat daripada bentrok ini, hasilnya kan terjadi banyak masalah-masalah sosial. Salah satunya pengungsi, kesehatan, pendidikan nan tidak terlayani dengan baik dan hal-hal seperti ini nan membikin kita prihatin ya,” lanjut dia.

Ia mengatakan DPRD Papua Tengah menjalankan kegunaan representasi dengan membawa aspirasi tersebut ke DPR RI agar dapat ditindaklanjuti berbareng pemerintah.

“Memang sebagai wakil rakyat, kita punya kegunaan untuk menyampaikan. Karena dalam sumpah janji kita, kita punya tugas menyampaikan aspirasi ini ke tingkat nan lebih tinggi. Dan memang secara politis lantaran kita DPR di provinsi, kita bawa ini ke ya, teman-teman kita di DPR RI untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” ucap Petrus.

Menurut Petrus, bentrok telah terjadi di nyaris seluruh kabupaten di Papua Tengah, meski wilayah nan saat ini paling menonjol adalah Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai.

“Karena apa? satu saja. Kita mau Papua ini kondusif dan damailah. Kalau di Papua Tengah nyaris semua kabupaten tapi nan paling mungkin paling menonjol pada saat ini ada Intan Jaya, ada Puncak, ya itu jika Papua Tengah, puncak jaya, Dogiai juga. Ya nyaris semua lah. Ya tapi itu nan kita harapkan. Itu angan kita ya,” pungkas dia.