DPRD DKI Dorong Optimalisasi Fasilitas Relawan Kebencanaan

Ilustrasi(Dok DDJP)

RELAWAN kebencanaan di Jakarta berkedudukan krusial sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi, evakuasi, hingga penanganan pascabencana. 

Karena itu, keberadaan relawan perlu dapat support akomodasi memadai. Antara lain, peralatan keselamatan, sarana komunikasi, kendaraan operasional, serta training berkelanjutan.

Dengan demikian, relawan kebencanaan dapat bekerja secara cepat, tepat, dan efektif. Khususnya pada saat terjadi keadaan darurat. 

Penguatan akomodasi pendukung juga menjadi investasi krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan Jakarta dalam menghadapi beragam potensi bencana.

Karena itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan support bagi relawan kebencanaan di tingkat wilayah.

Anggota Komisi A Dadiyono menilai, relawan kebencanaan mempunyai peran krusial saat kondisi darurat di lingkungan warga.

Relawan kerap menjadi unsur terdepan membantu masyarakat. Terutama di wilayah nan mempunyai akibat musibah tinggi. Seperti ketika terjadi banjir, para relawan langsung terjun membantu warga.

Relawan memerlukan perlengkapan dasar. Antara lain, jaket pelampung, sepatu bot, dan perangkat pelindung saat evakuasi.

“Relawan kebencanaan ini kudu difasilitasi. Jangan sampai relawan justru ikut menjadi korban,” ujar Dadiyono.

Menurut dia, support terhadap relawan tidak cukup hanya melalui pembentukan golongan handal bencana. Pemprov DKI perlu memastikan relawan mempunyai perlengkapan keselamatan nan memadai.

BPBD DKI Jakarta perlu memperhatikan kebutuhan relawan nan berasal dari unsur masyarakat, Karang Taruna, dan organisasi warga. Keberadaan relawan bergerak lebih sigap sebelum support resmi tiba di lokasi.

Dadiyono berharap, kebutuhan relawan kebencanaan dapat masuk dalam perencanaan program. Dengan begitu, relawan dapat bekerja lebih kondusif saat terjadi bencana. 

Berdasarkan info BPBD DKI Jakarta, sebanyak 3.000 jaket pelampung telah terdistribusi melalui kelurahan rawan banjir.

Hanya saja, support sepatu bot untuk relawan belum masuk anggaran 2025. Kini, kebutuhan para relawan sudah dan menjadi catatan untuk perencanaan berikutnya. 

Posko Terpadu 

Ketua Komisi A Inggard Joshua mengungkapkan, koordinasi lintas perangkat wilayah sangat krusial dalam penanganan bencana.

BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Satpol PP, hingga unsur kewilayahan kudu bergerak dalam sistem nan terkoordinasi.

“Harus ada posko terpadu. BPBD punya relawan, Gulkarmat punya relawan, Satpol PP juga ada di wilayah. Ini kudu disinkronkan,” tandas Inggard.

Posko terpadu bermaksud untuk pembagian tugas di lapangan lebih jelas. Seluruh unsur di wilayah kudu mempunyai pola kerja terukur saat menghadapi kondisi darurat. (RO/E-4)