Jakarta, CNN Indonesia --
Sebuah ironi terjadi di Jawa Barat (Jabar), provinsi nan berada dekat pusat kekuasaan pemerintahan Indonesia itu disebut tengah krisis tenaga pendidik namalain guru.
Kondisi itu diungkap DPRD Jabar, dan jadi pembahasan utama dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Berdasarkan hasil pemetaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, wilayah dengan jumlah masyarakat terbanyak se-Indonesia itu ini sekarang menghadapi krisis kekurangan pembimbing dengan perkiraan kebutuhan mencapai sekitar 6.000 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan situasi kekurangan pengajar ini sudah berada di periode lampu merah. Dampaknya apalagi telah merambah hingga ke sekolah-sekolah unggulan, apalagi lembaga pendidikan di wilayah pelosok.
"Paling nan disorot sekarang itu adalah tentang kekurangan guru. Kekurangan pembimbing ini ada pada titik kritis sebenarnya. Karena di sekolah-sekolah favorit saja gurunya sudah kekurangan, apalagi di sekolah-sekolah ini (di daerah)," ujar Yomanius, Bandung, Selasa (4/8) dikutip dari detikJabar.
Untung menilai, akar persoalan ini timbul akibat kebijakan dari pemerintah pusat nan melarang rekrutmen pembimbing honorer baru, ditambah patokan pembatasan susunan dari Kementerian PANRB.
"Ini problem-nya lantaran kebijakan pemerintah pusat nan tidak boleh ya tidak boleh merekrut pembimbing honorer. Terus nan kedua, kebijakan Kementerian PAN-RB itu kan zero growth, tidak boleh menerima dulu PNS," tegasnya.
Menurut pihaknya, kebijakan nan tidak seimbang antara jumlah pembimbing nan memasuki masa pensiun dengan ketiadaan susunan pengganti menciptakan dilema besar di daerah.
Akibatnya, sekolah-sekolah terpaksa menempuh langkah darurat nan mengorbankan profesionalisme pengajaran, di mana pembimbing mengajar mata pelajaran nan tidak sesuai dengan bagian keahliannya (tidak linear).
"Iya jadi dilematis. nan pensiunnya banyak, tapi enggak diisi. Sehingga timbul kekhawatiran adalah guru-guru nan tidak linier mengajarnya," beber Yomanius.
"Guru bahasa Inggris ngajar bahasa Indonesia, pembimbing fisika ngajar kimia, bisa kejadian begitu lantaran kekurangan guru," tambahnya.
Melihat perihal itu, Yomanius memperingatkan krisis kekurangan pembimbing tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman sistemik terhadap masa depan generasi bangsa nan dapat merusak standar nasional pendidikan secara keseluruhan.
"Menurut saya ini ancaman pada delapan standar pendidikan. Di mana dengan demikian maka mutu lulusan bakal terancam juga. Di samping kualitas pembelajarannya," katanya.
Hingga buletin ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Pemprov Jabar, termasuk dinas pendidikan mengenai pernyataan DPRD soal krisis pembimbing di provinsi tersebut.
Namun, berasas penelusuran di laman resmi Disdik Pemprov Jabar, persoalan kekurangan pembimbing itu diakui memang terjadi.
Dalam tulisan nan diterbitkan di laman resmi Pemprov Jabar pada 16 Juni 2026, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk meminimalisasi persoalan kekuarangan pembimbing tersebut.
Mengutip dari tulisan berjudul 'Pemprov Jabar dan UPI Jalin Kerja Sama Probidik untuk Atasi Kekurangan Guru', disebutkan bakal ada lebih dari 1000 mahasiswa nan bakal ditempatkan di sekolah seprovinsi itu.
Pada tulisan itu, Rektor UPI Prof Didi Sukyadi mengatakan setiap tahunnya ribuan pembimbing di Jabar memasuki masa pensiun, sedangkan jumlah pembimbing pengganti belum sebanding. Oleh lantaran itu, katanya, lewat kerja sama tersebut UPI menerjunkan 1.066 mahasiswa melalui program PROBIDIK pada tahun ini.
"Melalui program tersebut, mahasiswa bakal ditempatkan di sekolah-sekolah berasas kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Penempatan dilakukan melalui proses pencocokan antara kebutuhan pembimbing di sekolah dengan bagian skill mahasiswa," jelasnya.
Ia mengungkapkan, seluruh mahasiswa nan diterjunkan telah melalui proses rekrutmen dan pembekalan dari UPI maupun Pemprov Jabar.
"Selama bekerja di lapangan, mahasiswa bakal didampingi oleh pengajar pembimbing dari UPI serta pembimbing pamong dari pihak sekolah agar proses pembelajaran melangkah efektif dan tepat sasaran," ungkapnya.
Sementara itu, pada kesempatan sama, Dedi menegaskan, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya terbatas pada masalah anggaran alias penyediaan sarana dan prasarana seperti daya tampung sekolah. Menurutnya tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
"Pendidikan sejati dibangun melalui keteladanan, cinta, dan keikhlasan nan tumbuh dari lingkungan family maupun sekolah. Pendidikan bukan sekadar mengejar metodologi alias teknologi, tetapi gimana kita membentuk manusia nan berkarakter, mempunyai integritas, dan bisa menghadapi kehidupan," ujar politikus Gerindra itu.
Baca buletin lengkapnya di sini.
(tim/kid)
[Gambas:Video CNN]
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·