DPR Tegur Natalius Pigai Soal Usulan Tambahan Anggaran Rp492,9 Miliar

Natalius Pigai(ANTARA)

Suasana rapat kerja di Gedung DPR RI memanas setelah personil legislatif melayangkan teguran keras kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Teguran tersebut dipicu oleh langkah Pigai nan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp492,9 miliar secara mendadak di tengah berlangsungnya rapat.

Usulan tambahan anggaran nan cukup signifikan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur manajemen dan perencanaan nan semestinya telah dimatangkan sebelum rapat dimulai. Anggota DPR menekankan bahwa setiap pengajuan anggaran negara, terutama dalam jumlah besar, kudu melalui sistem kajian nan mendalam dan transparan.

Kritik Prosedur Anggaran

Dalam interupsinya, sejumlah personil komisi mengenai menyatakan keberatan atas langkah penyampaian usulan tersebut. Menurut mereka, usulan tambahan anggaran sebesar Rp492,9 miliar di tengah rapat menunjukkan kurangnya koordinasi internal di kementerian nan baru dibentuk tersebut.

“Anggaran negara bukan nomor nan bisa muncul tiba-tiba di meja rapat tanpa arsip pendukung nan kuat. Kami meminta kementerian untuk lebih disiplin dalam mengikuti siklus anggaran nan berlaku,” ujar salah satu ketua rapat.

Catatan Redaksi: Data mengenai rincian alokasi dari usulan tambahan anggaran Rp492,9 miliar tersebut saat ini tetap dalam tahap pengesahan lebih lanjut oleh tim redaksi melalui sumber otoritas terkait.

Respons Natalius Pigai

Menanggapi teguran tersebut, Natalius Pigai memberikan penjelasan mengenai urgensi tambahan biaya tersebut. Ia berdasar bahwa sebagai kementerian baru, Kementerian HAM memerlukan support finansial nan kuat untuk membangun prasarana organisasi serta menjalankan program-program strategis nan menjadi mandat presiden.

Meskipun demikian, DPR tetap meminta agar pihak kementerian segera melengkapi arsip administratif dan melakukan sinkronisasi dengan kementerian teknis lainnya agar usulan tersebut dapat dibahas secara legal dan umum pada sesi berikutnya.

Hingga buletin ini diturunkan, status usulan tambahan anggaran tersebut tetap tertahan menunggu kelengkapan info pendukung. DPR menegaskan bakal tetap selektif dalam menyetujui setiap rupiah dari Mata Uang Rupiah nan dialokasikan untuk memastikan efektivitas penggunaan APBN.