ASN Harus Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan

Sedang Trending 1 hari yang lalu
ASN Harus Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)(MI/Bayu Anggoro)

MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan aparatur sipil negara (ASN) kudu bisa mewujudkan pembangunan nan berkelanjutan dan berkeadilan guna mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan AHY saat memberikan kuliah umum kepada praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Kamis (18/6). Menurutnya, lulusan IPDN sebagai calon pamong praja bakal memegang peran strategis dalam menghadirkan pemerataan pembangunan di beragam daerah.

"Kata kuncinya adalah pembangunan nan berkepanjangan tapi juga berkeadilan, artinya merata. Karena hari ini memang tetap terjadi disparitas antarwilayah," kata AHY.

Ia mengatakan para praja kudu mempunyai pemahaman nan utuh mengenai tantangan dan prioritas pembangunan nasional sebelum menjalankan tugas sebagai abdi negara. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka bakal ditempatkan di beragam wilayah di Indonesia dan terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan.

"Kami berambisi para praja IPDN nan pada saatnya bakal menjadi abdi negara mempunyai pemahaman utuh tentang tantangan bangsa hari ini dan ke depan, serta bisa menghadirkan kebijakan nan betul-betul berpihak pada masyarakat," ujarnya.

AHY mengakui persoalan nan dihadapi masyarakat semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Namun, dengan bekal pengetahuan pengetahuan serta pengalaman di lapangan, dia optimistis para pamong praja muda bisa menghadapi beragam tantangan tersebut.

APRESIASI PRAJA APDN
Dalam kesempatan itu, AHY juga mengapresiasi keterlibatan praja IPDN dalam penanganan bencana, termasuk saat membantu masyarakat terdampak siklon tropis Senyar di Aceh Tamiang nan mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor.

"Mereka ada di lapangan saat jalan rusak, jembatan putus, dan masyarakat terisolasi. Mereka berupaya mengurangi beban masyarakat. Ini modal nan sangat berbobot bagi mereka saat mendapatkan penugasan nanti," katanya.

Terkait penanganan bencana, AHY menjelaskan pemerintah menerapkan langkah nan terukur dengan memprioritaskan pengamanan dan pemindahan korban pada masa tanggap darurat. Setelah itu, pemerintah secara paralel melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dasar.

"Perbaikan jalan nan rusak, jembatan putus, hingga rumah penduduk segera dikerjakan secara paralel. Pemerintah wilayah melalui BPBD bekerja sama dengan jejeran kementerian teknis di pusat, seperti Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ATR/BPN, hingga Kemenhub, semuanya bergerak. Evaluasi dan rekapitulasi akibat seperti musibah di Sulawesi Tengah kemarin juga terus kami monitor," ujar AHY.

KEMAMPUAN MENEMPATKAN DIRI
Pada kesempatan nan sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan para praja IPDN agar mempunyai keahlian menempatkan diri di tengah dinamika politik tanpa mengabaikan tugas sebagai pelayan publik.

"Ada satu nan dititipkan Pak Menko nan kami kira jadi perihal nan sangat berharga, ialah Pak Menko menitipkan agar adik-adik praja ini bisa cukup bisa untuk menempatkan diri dalam situasi politik," kata Bima.

Menurut mantan Wali Kota Bogor itu, calon ASN kudu memahami perkembangan politik secara bijak, namun tetap berpegang pada tugas pokok dan fungsinya. "Cukup bijak dan bisa memahami dinamika nan ada tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap apa nan menjadi kewajiban," ujarnya.

Bima menambahkan, para pamong praja nan bakal memimpin wilayah di masa depan tidak boleh buta terhadap realitas politik, tetapi kudu mengimbanginya dengan kompetensi birokrasi nan kuat. "Harus mengimbanginya dengan kompetensi birokrasi nan kuat," katanya. (E-2)

Selengkapnya
Sumber Media Indonesia
Media Indonesia