DPR Soroti Fenomena Cicil Utang KDKMP Meski Modal Belum Cair

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan menyoroti kondisi sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) nan mulai menanggung angsuran dari Dana Desa meski belum memperoleh modal upaya dan belum menjalankan aktivitas operasional.

Hal itu disampaikan Zulfikar dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI berbareng Menteri Koperasi Ferry Julianto di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).

Ia mencontohkan kondisi di wilayah Tangerang Raya nan merupakan dapilnya.

Berdasarkan info nan diterimanya, terdapat sekitar 350 Koperasi Merah Putih nan telah terbentuk alias berjalan. Namun, nyaris separuhnya disebut belum mendapatkan permodalan usaha.

"Sehingga hari ini, nyaris 50 persen dari Koperasi Merah Putih nan ada belum mendapatkan permodalan upaya kepada mereka," kata Zulfikar.

Menurutnya, hambatan tersebut antara lain disebabkan koperasi belum menjalani survei ulang maupun belum masuk dalam pendataan secara online untuk memperoleh support permodalan.

Zulfikar mengatakan kondisi itu menjadi masalah karena koperasi-koperasi tersebut sudah memasuki masa pembayaran angsuran nan berasal dari Dana Desa, sementara upaya belum berjalan.

Ia meminta persoalan tersebut untuk diselesaikan.

"Sementara operasional mereka belum berjalan, sudah nyicil. Ibarat orang sudah ambil mobil, kredit, mobilnya belum datang, tapi nyicil mobil alias motor nan kudu dia bayarkan. Kan ini aneh. Kendaraannya belum mereka nikmati, mereka kudu melakukan tahapan pembayaran angsuran melalui biaya desa. Ini kudu diselesaikan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Zulfikar juga meminta Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran training nan secara unik menyasar generasi muda, termasuk Generasi Z.

Menurutnya, kesukaan anak muda terhadap koperasi tetap rendah lantaran mereka belum memandang prospek ekonomi.

"Tolonglah sisihkan aktivitas dengan pemuda nan mengenai masalah koperasi, pemahaman tentang koperasi, serta peran pemuda di koperasi tersebut," ujar Zulfikar.

Ia juga mendorong Koperasi Merah Putih tidak sekadar menjadi pengecer peralatan dari perusahaan besar ataupun BUMN pangan.

Menurut Zulfikar, koperasi justru kudu menjadi agregator hasil produksi masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan.

Hasil produksi masyarakat tersebut, kata dia, semestinya ditampung dan dibeli oleh Koperasi Merah Putih untuk kemudian disalurkan kepada Perum Bulog.

"Bukan terbalik. Koperasi berambisi peralatan dari Bulog. Tapi harusnya Koperasi Merah Putih-lah nan membeli produk hasil pertanian dan peternakan nan ada di tiap desa, Koperasi Merah Putih nan membelinya, lampau setelah dibeli oleh Koperasi Merah Putih, dijual ke Bulog," ujarnya.

(yoa/isn)