Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden pertama di Indonesia nan bisa mempertahankan nilai BBM di dalam negeri saat melonjak tingginya nilai minyak mentah dunia.
"Jadi, kita apresiasilah jika sebelum-sebelumnya mungkin pemimpin-pemimpin lain memilih untuk segera meningkatkan BBM. Ya, dalam sejarahnya Indonesia kan ini bukan pertama kali ada gejolak nilai terus dinaikin. Nah, ini malah justru pertama kali pada saat gejolak pemerintah berani mengambil sikap untuk melindungi rakyatnya," kata Hekal, Jumat (10/4/2026).
Hekal mengaku heran tetap ada pihak nan menganggap langkah Prabowo itu keliru lantaran dianggap membahayakan pasokan BBM di dalam negeri. Padahal dia sebut, saat seorang kepala negara memutuskan untuk meningkatkan nilai BBM saat nilai minyak bumi naik, juga bakal mendapatkan cemoohan serupa dengan julukan tak bisa melindungi perekonomian rakyat.
Oleh karena itu, dia menekankan, langkah Prabowo itu kudu diapresiasi lantaran memang pasokan daya dalam negeri mencukupi untuk menahan nilai tetap sesuai keterjangkauan masyarakat, seperti BBM jenis Pertalite nan disubsidi pemerintah.
"Indonesia memang punya kekuatan untuk melakukan itu. Kita ini kan memang butuh minyak impor, tapi kan kita punya potensi sumber daya alam macem-macem. Jadi, itu ada balancing-nya nan bisa kita support. Dan tentunya ada langkah-langkah pengendalian APBN nan bisa kita lakukan," kata Hekal.
Sebagai informasi, pemerintah telah menghitung akibat kenaikan nilai minyak bumi terhadap APBN. Jika rata-rata setahun nilai minyak bumi naik menjadi US$100 per barel, maka pemerintah kudu menambah subsidi Rp100 triliun. Dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari kenaikan nilai komoditas pertambangan dan perkebunan, defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB.
Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5% (year on year/yoy). Perpajakan memberikan sumbangan Rp462,7 triliun (14,3%) dengan andil terbesar dari pajak sebesar Rp394,8 triliun (20,7%). Sementara bea cukai Rp67,9 triliun (-12,6%). PNBP terkumpul Rp112,1 triliun (-3%) dan hibah Rp100 miliar (2,8%).
Belanja negara sudah terealisasi Rp815 triliun (31,4%). Pemerintah pusat mencairkan Rp610,3 triliun (47,7%) dan transfer ke wilayah Rp204,8 triliun (-1,1%). Maka defisit tercatat Rp240,1 triliun alias 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah mengungkapkan argumen dibalik keputusannya untuk tidak meningkatkan nilai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti pertalite, tatkala nilai minyak mentah bumi tengah melambung tinggi.
Ia bilang, argumen utama lantaran pasokan nilai minyak Indonesia sedikit nan berasal dari wilayah bentrok di Timur Tengah, nan membikin nilai melambung tinggi, ialah Selat Hormuz, lantaran terdampak perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
"Karena sumber-sumber migas kita tidak terlalu banyak nan lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari pengganti lain selain kita mempunyai kekuatan dalam negeri nan kuat," kata Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Oleh karena itu, dia mengaku percaya diri tak perlu mengambil kebijakan kenaikan nilai BBM saat disodorkan data-data oleh jejeran menteri ekonominya. Apalagi, BBM bersubsidi kata dia dibutuhkan untuk mobilitas 80% rakyat Indonesia.
"Saya terima kasih tim saya menteri-menteri ekonomi saya handal, mereka laporkan pak tenang untuk BBM nan bersubsidi kita bakal pertahankan, untuk rakyat mini dan rakyat miskin kita pertahankan, 80% rakyat kita," tegas Kepala Negara.
Adapun untuk golongan 20% masyarakat lainnya, nan dia sebut termasuk ke dalam golongan kaya, sudah sepatutnya menggunakan BBM jenis non subsidi nan harganya bakal mengikuti nilai pasaran dunia.
"Saatnya nan orang-orang kuat, orang-orang kaya, jika mau pakai bensin mahal ya dia kudu bayar nilai pasar, lu udah kaya minta subsidi lagi. nan kita bela ya rakyat miskin," ungkap Prabowo.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·