DPR Nilai Masih Banyak Faskes di Daerah Belum Penuhi Standar SDM

Foto udara Desa Renah Kasah di Kerinci, Jambi, Senin (10/8/2026). Desa nan berada di area terpencil tersebut mempunyai Puskesmas Pembantu sebagai satu-satunya akomodasi jasa kesehatan nan saat ini beraksi satu kali seminggu, sementara penduduk perlu(ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN )

PEMBANGUNAN fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, perlu melangkah beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan agar akses jasa masyarakat semakin merata.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai penguatan akomodasi kesehatan krusial mengingat tetap terdapat sejumlah kecamatan, khususnya di luar Pulau Jawa, nan belum mempunyai puskesmas. Padahal, puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Pertama soal rumah sakit, puskesmas, dan juga untuk dokter. Karena itu memang menjadi prioritas awal dari Presiden RI Prabowo Subianto. Karena selama ini kita tahu banyak sekali kecamatan-kecamatan nan belum punya puskesmas, terlebih di luar Pulau Jawa,” kata Nihayatul, Selasa (18/8).

Menurutnya, idealnya setiap kecamatan mempunyai puskesmas untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan primer sekaligus mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit rujukan.

Legislator Fraksi PKB itu mencontohkan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia Timur nan kudu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan. Karena itu, pembangunan dan penguatan rumah sakit di daerah, termasuk wilayah terpencil, perlu terus dilakukan.

Meski demikian, Nihayatul mengingatkan pembangunan prasarana kesehatan tidak bakal optimal tanpa support sumber daya manusia (SDM) nan memadai. Ia menyebut kebutuhan minimal tenaga kesehatan di puskesmas hingga sekarang belum sepenuhnya terpenuhi.

“Persoalan terpentingnya adalah tenaga kesehatan kita. Kita itu kudu punya minimal tujuh tenaga kesehatan, mulai master gigi, master umum, dan sebagainya. Namun kenyataannya tetap ada berapa ribu puskesmas nan belum memenuhi kebutuhan tenaga medis kita,” jelasnya.

Berdasarkan pemantauan Komisi IX terhadap peta kebutuhan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan, Nihayatul menyebut tetap banyak puskesmas nan belum memenuhi standar ketenagaan. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan terobosan kebijakan, antara lain melalui penguatan pendidikan master spesialis, pemanfaatan telemedisin, serta opsi pemenuhan tenaga medis dari luar negeri secara terukur.

Di sisi lain, Nihayatul mengapresiasi rencana pengembangan ambulans helikopter untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis nan sulit. Menurutnya, jasa tersebut sangat dibutuhkan, terutama di wilayah kepulauan seperti Papua dan Maluku.

“Bayangkan di wilayah Papua nan dari ujung ke ujung. Kalau Raja Ampat saja itu sudah berapa jam. Taliabu di wilayah Maluku Utara itu jika ke Ternate bisa 12 jam, bisa lebih daripada itu. Kalau tidak ada helikopter itu bakal kesulitan,” katanya.

Nihayatul menegaskan penguatan akomodasi kesehatan dan pemenuhan SDM kudu dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, peningkatan anggaran kesehatan pada 2027 dapat betul-betul berakibat pada peningkatan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (H-2)