DPR: Kesenjangan Tenaga Kerja Formal dan Informal sangat Nyata

ilustrasi(Antara)

Di tengah maraknya rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) di beragam sektor, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai potret ketenagakerjaan nasional tetap menunjukkan tren positif secara kuantitas. Berdasarkan info terbaru, jumlah pekerja baik di sektor umum maupun informal tercatat mengalami peningkatan.

Said memaparkan bahwa jumlah pekerja di sektor umum pada Februari 2026 mencapai 59,93 juta orang, kemudian meningkat menjadi 60,31 juta orang alias setara 40,7% pada Mei 2026. Sementara itu, pekerja di sektor informal juga tumbuh dari 87,74 juta pada Februari 2026 menjadi 87,88 juta alias 59,3% pada Mei 2026.

Meski daya tampung sektor umum meningkat, Said memberikan catatan kritis mengenai proporsi pekerja. Menurutnya, pencapaian ini belum bisa mengubah komposisi tenaga kerja secara signifikan jika dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2025.

"Pada November 2025, pekerja sektor umum tetap berada di nomor 42,30% dan informal 57,7%. Artinya, dalam satu semester ini, proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6% dibandingkan akhir tahun lalu, dan proporsi pekerja formal menurun 1,6%," ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8).

Tantangan Struktur Ketenagakerjaan

Said menekankan bahwa tantangan besar ke depan adalah memperlebar proporsi tenaga kerja umum agar lebih dominan dibandingkan sektor informal. Ia menilai ada dua kunci utama untuk mencapai perihal tersebut, ialah perbaikan suasana upaya dan penguatan sumber daya manusia.

"Kuncinya adalah memperbaiki suasana upaya di sektor industri dan perdagangan besar, serta terus mendorong inklusi pendidikan tinggi," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menduga ketimpangan antara jumlah tenaga kerja umum dan informal ini menjadi salah satu aspek pemicu kenaikan nomor kesenjangan sosial alias gini ratio. Merujuk info Badan Pusat Statistik (BPS), nomor gini ratio pada Maret 2026 mencapai 0,368, naik dari posisi September 2025 nan berada di nomor 0,363.

"Kenaikan gini ratio begitu terasa di wilayah perkotaan, ialah dari 0,383 menjadi 0,387," tambahnya.

Perlunya Afirmasi untuk Pekerja Informal

Analisis Said menunjukkan bahwa pekerja di sektor umum condong lebih handal menghadapi gejolak ekonomi lantaran didukung oleh beragam agunan sosial. Sebaliknya, pekerja informal sangat rentan terhadap tekanan inflasi, terutama pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan pangan.

Sebagai langkah antisipasi, Ketua Banggar DPR RI ini mendorong pemerintah untuk segera menggulirkan program afirmasi nan menyasar langsung para pekerja di sektor informal.

"Saya berambisi ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan beragam program agunan sosial nan dikhususkan bagi pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga ekspansi lapangan kerja," pungkas Said. (E-3)