DPR Kawal Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman(Dok spesial )

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman nan juga personil Panja pembiayaan dan permodalan UMKM dan Ekraft menyatakan support penuh terhadap pembentukan Panitia Kerja Akses Pembiayaan & Permodalan UMKM dan Ekonomi Kreatif, perihal tersebut disampaikan dalam pada saat pertemuan di Yogyakarta. Kamis (27/8).

Menurut Gandung, UMKM dan pelaku ekonomi imajinatif merupakan tulang punggung ekonomi nasional, saat ini tetap banyak nan terkendala akses permodalan dari perbankan dan lembaga pembiayaan. Ia menilai hal tersebut kudu dikawal dengan baik sebagai corak support terhadap pelaku upaya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional, ungkapnya.

"UMKM dan ekonomi imajinatif ini nan menyerap tenaga kerja paling banyak, sekitar 98%. Tapi hambatan mereka ketika kudu mengembangkan usaha, sering mentok support pembiayaan alias permodalan. Semoga kehadiran Panja ini, jadi solusi konkret dengan skema pembiayaan nan mudah, kembang ringan, dan tidak berbelit," tegas Gandung dikutip Sabtu (29/8).

Gandung berpandangan agar Panja dapat memperluas akses pembiayaan, mendorong perbankan, BUMN, dan lembaga finansial untuk membikin produk unik UMKM dan ekraf dengan agunan ringan serta proses sigap serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif, di mana pemerintah perlu menyediakan biaya bergulir, hibah produktif, dan kurasi pasar agar produk UMKM dan ekraf bisa naik kelas hingga ekspor.

Hal nan paling urgen menururt Gandung adalah edukasi literasi finansial untuk menekankan pentingnya pendampingan agar pelaku UMKM lebih jauh bisa memahami langkah mengelola keuangan, pembukuan, dan memenuhi persyaratan kredit.

"Kalau akses modalnya lancar, UMKM bakal tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi wilayah bergerak. Ini investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi nasional," terang Gandung.

Gandung berambisi Panja Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Komisi VII bisa segera menghasilkan rekomendasi dan izin nan berpihak kepada pelaku UMKM. (E-4)