DPR Dorong Rencana Optimalisasi Program Listrik Desa dan BPBL untuk Wujudkan Keadilan Energi

Ilustrasi(Dok Istimewa )

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, mendorong Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, serta PT PLN (Persero) untuk terus mempercepat penyelenggaraan Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) guna memperluas akses daya bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut Alfons, Program Listrik Desa dan BPBL merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan keadilan daya sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional. Ia menilai akses listrik nan memadai bakal memberikan akibat langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

"Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan usaha, pendidikan, jasa kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, percepatan Program Listrik Desa dan BPBL kudu terus menjadi prioritas bersama," ucap Alfons dikutip dari siaran pers nan diterima, Kamis (11/6).

Alfons menekankan bahwa sinergi antara Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan program melangkah lebih efektif, tepat sasaran, dan bisa menjangkau wilayah-wilayah nan tetap menghadapi keterbatasan akses listrik, termasuk area terpencil, terluar, dan kepulauan.

"Dengan kondisi geografis Indonesia nan sangat beragam, diperlukan kerjasama nan kuat serta pendekatan nan adaptif agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses listrik nan andal dan berkelanjutan," lanjutnya.

Selain itu, Alfons juga mendorong agar penyelenggaraan program disertai dengan sosialisasi nan lebih optimal kepada masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap program nan tersedia bakal membantu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sekaligus memastikan faedah program dapat dirasakan secara maksimal.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempercepat Program Listrik Desa dan BPBL. Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada masyarakat nan tertinggal dalam memperoleh akses daya nan layak," tegas Alfons.

Komisi XII DPR RI, lanjut Alfons, bakal terus mendukung dan mengawal beragam program pemerintah nan bermaksud meningkatkan rasio elektrifikasi nasional serta memperluas akses daya nan merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (E-4)