DPR Dorong BMKG Jadi Basis Kebijakan Keselamatan Transportasi dan Mitigasi Bencana

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko,(Dok spesial )

ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mendorong agar info dan peringatan awal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak berakhir sebagai data, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk melindungi masyarakat. Hal itu disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, Jumat (28/8).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V mengevaluasi kesiapan BMKG sekaligus membahas sejumlah persoalan keselamatan transportasi dan mitigasi menghadapi cuaca ekstrem serta perubahan iklim. Sudjatmiko mengatakan, keahlian BMKG dalam menyediakan info cuaca, iklim, dan peringatan awal semakin krusial di tengah meningkatnya akibat cuaca ekstrem. Karena itu, info nan dihasilkan BMKG kudu terhubung dengan keputusan pemerintah di lapangan.

“Informasi cuaca dan peringatan awal jangan berakhir sebagai data. Informasi tersebut kudu menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” ujar Sudjatmiko dikutip Sabtu (29/8).

Komisi V dalam kunjungan tersebut juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan teknologi dan kapabilitas BMKG, termasuk pengakuan internasional melalui penghargaan World Meteorological Organization (WMO) pada 2020. Salah satu persoalan nan menjadi perhatian adalah potensi angin kencang di area Jembatan Suramadu. Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan kendaraan andaikan tidak diikuti langkah antisipasi nan cepat. Karena itu, Sudjatmiko mendorong adanya protokol nan jelas antara BMKG, pemerintah wilayah dan lembaga mengenai untuk mengatur lampau lintas ketika kondisi angin sudah berada pada tingkat nan membahayakan.

"Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, kudu ada protokol nan jelas. Jangan sampai info sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke area nan berisiko,” katanya.

Untuk memperkuat sistem peringatan kepada pengguna jalan, Komisi V juga mendorong pemasangan Variable Message Sign (VMS) alias papan info digital di area Suramadu. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi peringatan langsung bagi pengguna jalan ketika terjadi cuaca ekstrem.

Menurut Sudjatmiko, keselamatan kudu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan transportasi. Fraksi PKB di Komisi V mendorong agar info BMKG semakin terintegrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan operator transportasi sehingga peringatan awal dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan.

Persoalan keselamatan juga menjadi perhatian Komisi V dalam sektor transportasi laut. Dalam pembahasan, salah satu rumor nan disoroti adalah kendaraan pikulan peralatan dengan muatan berlebih nan berpotensi memengaruhi stabilitas kapal. Contoh nan dibahas mencapai sekitar 60 ton. 

Komisi V mendorong agar pengawasan terhadap pemisah muatan kendaraan dan keahlian kapal diperketat. Keselamatan penumpang, awak kapal, maupun pengguna jasa transportasi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pikulan barang. Selain persoalan muatan, kesiapan peralatan keselamatan kapal juga menjadi perhatian. Komisi V menyoroti adanya fixed fire pump alias pompa pemadam kebakaran tetap nan tidak berfaedah dan meminta agar kapal nan belum memenuhi persyaratan keselamatan tidak dipaksakan berangkat.

“Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal nan peralatan keselamatan dasarnya tidak berfaedah kudu diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan,” tegas Sudjatmiko.

Di sisi lain, Sudjatmiko meminta BMKG memperkuat penyediaan info cuaca dan suasana untuk kebutuhan perencanaan jangka panjang. Komisi V mendorong adanya info dengan perspektif 5, 25 hingga 100 tahun agar pemerintah mempunyai dasar nan lebih kuat dalam merancang pembangunan dan mengantisipasi kejadian cuaca ekstrem.

“Pembangunan prasarana tidak cukup hanya memandang kondisi hari ini. Kita memerlukan info dalam jangka panjang agar pembangunan nan dilakukan betul-betul siap menghadapi perubahan pola cuaca dan akibat di masa mendatang,” terangnya.

Persoalan tersebut semakin krusial dalam menghadapi potensi akibat El Nino, terutama terhadap kesiapan air dan kekeringan. Dalam pembahasan Komisi V, pembangunan embung, sumur resapan dan sistem penampungan air hujan menjadi salah satu langkah nan perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya adaptasi.

Sudjatmiko menilai persoalan cuaca ekstrem dan perubahan suasana tidak dapat diselesaikan secara sektoral. BMKG kudu terhubung dengan perencanaan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan air dan mitigasi bencana.

“Kita mau BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan awal kudu diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan alias bencana. Dengan info nan kuat, koordinasi nan baik, dan respons nan cepat, kita bisa mencegah akibat sebelum menjadi persoalan nan lebih besar,” pungkas Sudjatmiko. (E-4)