DPD RI Minta Ada Road Map Penyelesaian Konflik Papua

Jakarta -

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan sikap atas kondisi terkini di Papua. DPD meminta ada road map penyelesaian bentrok di Papua.

Pernyataan ini disampaikan DPD RI dalam konvensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Konferensi pers ini dihadiri Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, personil DPD RI R. Graal Taliawo, personil DPD RI Lis Tabuni, hingga personil DPD RI Arianto Kogoya.

Yorrys mengatakan, konvensi pers ini digelar setelah mereka mendapatkan masukan-masukan tentang kondisi di Papua terkini. "Pada hari ini kami dari sub wilayah Papua Timur 2, setelah membaca, mendengar, dan dapat masukan dari teman-teman nan baru pulang reses, dan kami ini kan baru kembali reses dari sana, bahwa kejadian-kejadian nan terjadi akhir-akhir ini terutama di tanggal 14 April, ini kami anggap perlu untuk memberikan konvensi pers dan meminta kepada pemerintah agar masalah ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja, tetapi perlu ada perhatian unik dari pemerintah dan bisa membangun komunikasi nan lebih terpola," ujar Yorrys.

Sementara itu, Filep menyebut peristiwa kekerasan nan terjadi di Papua merenggut korban nan merupakan masyarakat sipil. Filep melanjutkan dengan mengungkit Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah jadi wilayah nan sangat terdampak konflik. Selain itu, ada juga persoalan kemiskinan masyarakat Papua. DPD RI lantas membacakan poin pernyataan sikap atas situasi di Papua nan salah satunya meminta adanya road map penyelesaian konflik.

"Membuka grand design dan road map Papua kepada publik. Pemerintah kudu menyampaikan arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian bentrok Papua secara terbuka dan transparan, agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian," kata Filep.

DPD juga mendorong perbincangan inklusif dan partisipatif serta melibatkan seluruh unsur dalam penyelesaian persoalan di Papua. DPD juga mendorong agar kebijakan pembangunan Papua menggunakan pendekatan nan berkepanjangan dan berbasis kebutuhan lokal.

"Memperkuat kerjasama lintas lembaga dan komponen masyarakat. Penyelesaian bentrok Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi seluruh lembaga negara dan komponen masyarakat untuk menghasilkan solusi nan komprehensif dan berkelanjutan," ujar Filep.

(ial/gbr)