Dorong Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos

Jakarta - Pemerintah memperluas digitalisasi support sosial melalui Program Pro Kesejahteraan Rakyat alias Pro-Kesra. Program ini diarahkan tidak hanya untuk menyalurkan bansos, tetapi juga mendorong masyarakat miskin dan rentan agar lebih berdikari secara ekonomi.

Melalui Pro-Kesra, pemerintah mau mengubah paradigma support sosial menjadi ekosistem pemberdayaan. Pemanfaatan prasarana digital publik dan kepintaran buatan alias artificial intelligence (AI) menjadi salah satu strategi untuk membikin jasa lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berdampak.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ekspansi kegunaan digitalisasi bansos dapat mengubah wajah jasa pemerintah sekaligus mendorong efisiensi anggaran.

"Transformasi digital melalui mengambil prasarana digital publik dan kepintaran buatan sebagai katalisator program prioritas nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan nan lebih baik," jelas Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Hal itu disampaikan Luhut dalam Rapat Tingkat Menteri mengenai Perluasan Cakupan Digitalisasi Bantuan Sosial dan Pemberdayaan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (11/5).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan transformasi support sosial bermaksud memastikan bansos tidak hanya menjadi support sementara, tetapi juga penggerak kemandirian masyarakat.

Menurut Rini, kemandirian tersebut didorong melalui jasa publik nan terpadu, presisi, dan berkelanjutan. Pemerintah juga bakal menyesuaikan jasa dengan kebutuhan serta karakter warga.

Ia mengatakan salah satu langkah strategis nan dilakukan adalah pemutakhiran dan verifikasi info lintas sektor secara real-time. Dengan begitu, jasa pemerintah diharapkan dapat lebih sederhana, mudah diakses, dan inklusif.

"Dengan begitu akses jasa lebih sederhana, mudah dipahami, dan inklusif bagi semua," ungkap Rini.

Rini menjelaskan verifikasi dan autentikasi terintegrasi dilakukan untuk mempercepat proses layanan. Implementasi program ini bakal dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan.

Kementerian PANRB bakal memperkuat program tersebut dari sisi tata kelola dan pengharmonisan regulasi. Rini juga menyebut Kementerian PANRB berbareng Bappenas memfasilitasi penyelarasan jasa dan standar pelayanan lintas kementerian/lembaga pengampu Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha.

"Implementasinya bakal diperluas secara berjenjang menuju skala nasional nan berdampak," tegas Rini.

Kepala Bappenas/Menteri PPN, Rachmat Pambudy mengatakan Pro-Kesra mendukung kemandirian masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi. Secara makro, program ini bermaksud mempercepat graduasi kemiskinan agar masyarakat dapat berupaya dan bekerja.

Untuk pemberdayaan usaha, program ini mencakup peningkatan kapasitas, akses pemasaran, akses pembiayaan alias permodalan, serta akses kemitraan. Sementara untuk penguatan kapabilitas kerja, manfaatnya meliputi training alias pendampingan, akses penyaluran kerja, dan akses pemagangan.

Tindak lanjut program ini bakal dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM). Secara umum, sasaran Pro-Kesra adalah masyarakat miskin dan golongan rentan, termasuk perempuan, lansia, korban bencana, serta penyandang disabilitas. (prf/ega)