Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai, Wamensos: Perintah Presiden

Jakarta -

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan penyelenggaraan program pendidikan cuma-cuma bagi anak-anak family miskin ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Prinsipnya gini, jadi presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu (Sekolah Rakyat). Saya mau mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, nggak usah cemas lantaran itu perintah presiden gitu loh, tinggal waktunya saja. Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan lantaran sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai, Nur Djalal serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Putje di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Agus mengungkapkan saat ini, Pemkab Banggai sedang proses pecah lahan dan menunggu sertifikasi mengenai status tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Adapun lahan milik pemda itu mempunyai luas total 85 hektare, dan 10 hektare diantaranya diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat sekarang sedang memasuki proses tahap kedua nan tersebar pada 104 titik di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini ditargetkan beraksi pada tahun aliran baru 2026 untuk menggantikan gedung sekolah rintisan nan digunakan sejak Juli 2025.

Agus menambahkan, jika pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai tidak dapat dilakukan pada tahap kedua, maka bisa mengikuti tahap ketiga. Namun, status lahan nan diusulkan sudah kudu jelas dan mempunyai sertifikat.

"Di Banggai kan tidak ada rintisan, jadi jika kemudian slot untuk tahap nan ketiga lantaran Pak Presiden minta selain 104 (titik) ada 100 sekolah lagi (akan dibangun) di tahun ini. Kalau kuotanya tetap ada, ya kelak (usulan Pemkab Banggai) masuk tahap ketiga dengan catatan kudu definitif punya pemkab. Apa buktinya? Harus (punya) sertifikat atas nama pemkab," jelasnya.

"Jadi untuk Pemkab Banggai silakan kekurangannya dilengkapi," sambung Agus.

Agus pun menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar pemerintah pusat dan wilayah bersinergi dalam menjalankan program prioritas presiden. Sebab, sasaran nan mau dicapai, salah satunya adalah menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"(Target) nan kedua, nomor kemiskinan di Indonesia di tahun 2029 kudu dibawah 2 persen, maka program-program pusat, seperti Sekolah Rakyat, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, silakan semuanya segera diakses," ungkap Agus.

Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili menyebut proses sertifikasi pecah lahan diperkirakan selesai pada akhir bulan ini. Ia juga mengungkapkan tanah nan diusulkan itu telah dinyatakan memenuhi syarat pembangunan.

"Kementerian PU juga sudah melakukan peninjauan. Hasilnya, memenuhi syarat," pungkas Furqanuddin.

(anl/ega)