Dony Oskaria Sebut Utang Kopdes Rp240 Triliun di Himbara Dijamin Purbaya

JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meluruskan persepsi publik mengenai keterlibatan Bank BUMN (Himbara) dalam penyaluran angsuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dony menegaskan bahwa skema pembiayaan tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah nan dilengkapi agunan tertulis resmi dari Kementerian Keuangan, sehingga tidak menimbulkan akibat tanggungjawab berlebih (default) bagi perbankan BUMN.

Dony juga meluruskan berita nan beredar bahwa komitmen pembiayaan tersebut membebankan akibat likuiditas pada portofolio Himbara.

“Nah, ini juga perlu diluruskan. Ini bukan komitmen sebetulnya. Bahwa memang kami itu memberikan angsuran atas agunan daripada pemerintah. Ini kudu clear,” ujar Dony saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Dony meminta seluruh pihak untuk memahami struktur mitigasi akibat pembiayaan Kopdes secara proporsional. Keberadaan agunan negara memastikan posisi Himbara terlindungi penuh dalam mengeksekusi akomodasi pembiayaan.

“Jadi, banyak nan bilang kelak Himbara bakal terdampak. Nggak ada hubungannya, lantaran Himbara memegang jaminan. Itu lho. Jadi, jangan kelak digoreng-goreng ini berbahaya, terapi Himbara bakal default, ya nggak mungkin orang kita dijamin,” tegas Dony.

Dony menambahkan bahwa sebagai pelaksana program pemerintah, Himbara mempunyai kepastian klaim andaikan terjadi hambatan pemulihan pinjaman di tingkat operasional.

“Waktu kita memberikan kredit, ya, itu memang angsuran itu dijamin oleh Menteri Keuangan. Jadi, tidak. Jadi, ya, kami tinggal eksekusi jaminannya, kan,” ujarnya.

Dony juga mengimbau agar publik memandang kebijakan ini secara utuh dan tidak memperkeruh persepsi publik mengenai stabilitas bank-bank BUMN.

“Jadi, buat Himbara, agar teman-teman nan di luar juga memahami, tidak ada resikonya buat Himbara, lantaran Himbara memegang agunan tertulis bahwa itu ditanggung. Jadi, kudu clear. Bahwa ini kan program pemerintah, jadi tidak perlu kita dikotomi-dikotomi. Ini kelak akan, ini perlu juga disampaikan. Tapi jangan dipotong-potong,” pungkas Dony.