Dony Oekon Dorong Perbaikan Pasokan BBM

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Oekon.(dok.istimewa)

WAKIL Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dony Maryadi Oekon, menyoroti kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) nan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Bali, Malang, Makassar, Sintang, Kefamenanu, hingga Bone Bolango. 

Menurutnya, kondisi tersebut kudu menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero), mengingat BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus penopang aktivitas perekonomian. Dony menegaskan, kesiapan stok BBM secara nasional tidak serta-merta menjamin masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah. 

Politisi dari Dapil Jawa Barat XI itu menilai gangguan pasokan nan berulang dalam beberapa waktu terakhir perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, kecukupan stok, transportasi, hingga efektivitas pengedaran dan pengawasan di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina kudu menjelaskan secara transparan apa nan sebenarnya terjadi, apakah persoalannya terletak pada keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, alias hambatan pengadaan. Ini kudu dijawab dengan info dan langkah penyelesaian nan konkret,” tegas Dony dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Ia mengungkapkan, ketahanan stok BBM saat ini berada di kisaran 12 hari, lebih rendah dibandingkan kondisi normal nan mencapai 18 hari. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dan diantisipasi melalui langkah konkret untuk menjaga kesinambungan pasokan daya nasional.

“Ketahanan stok kita hari ini adalah 12 hari, sementara jika dalam kondisi normal kita itu 18 hari. Jadi, kondisi daya kita tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Dony menjelaskan, terdapat sejumlah hambatan nan memengaruhi kesiapan pasokan BBM, antara lain beberapa kargo impor Pertalite nan kandas dikirim, sulitnya memperoleh kapal pengangkut BBM, serta akibat bentrok di Timur Tengah terhadap kesiapan BBM dan minyak mentah (_crude oil_). Situasi geopolitik tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pengadaan dan pengedaran energi.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi pengadaan dan distribusi, menyiapkan pengganti pengangkutan, serta menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok global. Penanganan juga perlu diarahkan pada penyelesaian halangan di lapangan agar gangguan pasokan tidak terus berulang di daerah.

Secara khusus, Politisi PDIP itu memberikan perhatian terhadap kondisi pasokan BBM di Bali nan mempunyai kebutuhan daya tinggi seiring aktivitas pariwisata, transportasi, logistik, dan beragam aktivitas usaha. Gangguan pengedaran di wilayah tersebut berpotensi menghalang mobilitas masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, serta memengaruhi kenyamanan wisatawan.

“Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa. Kita berbincang mengenai wilayah nan menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia. Pertamina kudu mempunyai sistem antisipasi nan berjalan, bukan hanya memberikan penjelasan setelah masalah terjadi,” katanya.

Dony meminta Pertamina Patra Niaga berbareng BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM segera memetakan wilayah terdampak, memeriksa kecukupan stok di terminal BBM, mengevaluasi agenda pengiriman, serta memastikan pengedaran hingga SPBU melangkah sesuai kebutuhan riil masyarakat. Wilayah nan mengalami gangguan berulang perlu menjadi prioritas penanganan.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan BBM betul-betul sampai kepada konsumen serta mengidentifikasi halangan alias kemungkinan penyimpangan dalam proses distribusi. Pemerintah perlu menyampaikan info secara transparan mengenai kondisi pasokan dan langkah penanganan nan dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian.

Dony, nan turut mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Provinsi Bali pada 9 Oktober 2026, menegaskan bahwa persoalan pengedaran BBM di wilayah bakal menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kegunaan pengawasan DPR RI.

“Stok BBM nan kondusif di tingkat nasional tidak berfaedah ketahanan daya sudah terjamin jika masyarakat di wilayah tetap kesulitan mendapatkannya. Ukuran keberhasilan pengedaran bukan semata-mata besarnya persediaan di terminal, tetapi apakah BBM betul-betul sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah nan cukup, dan tanpa halangan berulang,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan pasokan tersedia secara konsisten, pengedaran melangkah efektif, dan wilayah nan mengalami kelangkaan berulang mendapatkan penanganan segera.

“Kami bakal terus memantau perkembangan di Bali maupun wilayah lain nan menghadapi persoalan serupa. Kami mau memandang perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif alias janji normalisasi pasokan. Ketahanan daya kudu dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam nomor stok nasional,” pungkasnya. (Cah/P-3)