Dolar Rp18.000 Bikin Utang Pemerintah Makin Bengkak? Pubaya Buka Suara

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka bunyi ihwal tekanan dolar terhadap rupiah nan terus terjadi hingga saat ini, sampai levelnya telah menembus level psikologis baru, ialah di atas Rp 18.000/US$.

Purbaya mengakui tekanan kurs itu tentu bakal mempengaruhi beban pembayaran utang pemerintah nan berdenominasi dolar, lantaran sistem pembayarannya kudu mengubah nilai rupiah nan masuk dalam corak penerimaan negara di APBN, menjadi dolar AS kepada para penanammodal pemegang surat berbobot negara (SBN).

"Pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan, dalam rupiah pembayarannya," kata Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Kendati begitu, dia memastikan, sejak terjadinya gonjang ganjing ekonomi dunia akibat bentrok di Timur Tengah, hingga membikin tekanan nilai minyak mentah bumi terkerek naik, pemerintah sudah melakukan penyesuaian dugaan makro dalam APBN 2026, termasuk soal kurs rupiah.

Penyesuaian kata dia dilakukan dari semula mengasumsikan kurs untuk APBN Rp 16.500/US$ menjadi jauh lebih tinggi di atas level itu, tanpa dia ungkap level pastinya.

"Kan ada simulasi pada waktu nilai BBM naik, kan? ya kita hitung di situ, adjusmentnya cukup tinggi, tapi kan saya enggak sebutkan kelak rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamnetal rupiah berada di bawah level nan sekarang, lebih kuat dari nan sekarang," tegasnya.

Di sisi lain, dia memastikan, kupon pembayaran utang maupun kembang nan dibayarkan pemerintah berkarakter tetap namalain fixed rate, sehingga APBN tidak mengalami tekanan besar saat terjadinya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sebagai informasi, per 30 April 2026, pemerintah mempunyai sejumlah surat utang berdenominasi dolar nan mempunyai kupon tetap. Jumlahnya sebanyak 51 surat utang fixed coupon dengan total US$ 57,01 miliar.

Adapula nan dalam corak surat utang syariah negara dengan jumlah 23 nan berdenominasi dolar AS. Totalnya sebanyak US$ 24,32 miliar nan fixed coupon, menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

(arj/arj)

Add