Ditanya Jaksa soal Laporan Temuan BPK Masalah Sewa Kapal, Ahok : Tidak Ada Pak

Ditanya Jaksa soal Laporan Temuan BPK Masalah Sewa Kapal, Ahok : Tidak Ada Pak (Okezone)

JAKARTA - Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama namalain Ahok memastikan tidak pernah menerima laporan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyimpangan sistem pengadaan termasuk dalam rumor sewa kapal saat tetap menjabat. 

Hal itu dipastikan Ahok saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). 

Awalnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengonfirmasi Ahok mengenai perannya sebagai majelis komisaris dalam mengawasi proses pengadaan. Jaksa kemudian bertanya kepada Ahok mengenai ada alias tidaknya laporan temuan dari BPK. 

"Kami tidak pernah dapat Pak, tidak ada Pak. Di masa saya tidak ada," ujar Ahok menjawab pertanyaan jaksa di ruang sidang.

Jaksa kemudian menanyakan lebih spesifik mengenai info temuan BPK mengenai pengadaan nan memenangkan salah satu deputi nan tidak masuk daftar seleksi. Ahok kembali menegaskan ketidaktahuannya lantaran temuan tersebut tidak pernah sampai ke meja majelis komisaris.

"Nah itu kami tidak tahu Pak, lantaran semua pengangkatan langsung oleh menteri BUMN. Tinggal surat, apalagi kami dicopot pun, kami dilantik pun kita tidak pernah diajak negosiasi," jelas Ahok.

Keterangan Ahok ini menjadi sorotan mengingat dakwaan JPU menyebut adanya kerugian negara dalam aktivitas sewa kapal (ship chartering) dan sewa Terminal BBM (TBBM).

Dalam dakwaan, disebutkan pengadaan sewa kapal telah memperkaya terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) sebesar 9,86 juta dolar AS dan Rp1,07 miliar. 

Ahok menekankan, jika ada temuan BPK alias BPKP saat itu, prosedurnya pasti bakal ditindaklanjuti oleh majelis komisaris kepada dewan alias abdi negara penegak hukum.

Meskipun mengaku tidak menerima laporan temuan BPK soal pengadaan kapal, Ahok mengeklaim sistem pengawasan internal nan dibangunnya di Pertamina sangat ketat.