Dishub DKI Akui Baru 5 Kapal Penumpang Layani Kepulauan Seribu, Ini Penyebabnya

Jakarta -

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengakui baru lima dari total 19 kapal penumpang milik Pemprov DKI nan saat ini bisa dioperasikan untuk melayani masyarakat Kepulauan Seribu. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama nakhoda dan anak buah kapal (ABK).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan sebenarnya terdapat 19 kapal nan dinyatakan layak beroperasi. Namun hanya sebagian mini nan dapat melayani penumpang setiap hari.

"Yang beraksi saat ini untuk kapal penumpang sebenarnya total nan layak beraksi ada 19. Namun nan bisa dioperasikan hanya lima kapal untuk jalur 1, 2, 3, dan 4, ditambah satu kapal wisata. Ada juga satu kapal sekolah, tetapi bukan kapal jasa penumpang masyarakat," kata Budi dalam rapat kerja berbareng Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, minimnya jumlah kapal nan beraksi bukan disebabkan kondisi armada, melainkan keterbatasan personel nan mempunyai kompetensi sebagai nakhoda maupun ABK.

"Kenapa kita tidak bisa maksimalkan seluruhnya? Karena keterbatasan SDM. Ini nan akhirnya membikin kita tidak bisa maksimal," ujarnya.

Budi juga mengungkapkan pihaknya baru saja menangani kecelakaan kapal nan terjadi sehari sebelumnya. Dalam kejadian itu, sebanyak 20 penumpang bisa dievakuasi ke Pulau Lancang sebelum dipulangkan keesokan harinya.

Di sisi lain, Budi mengakui penghasilan nakhoda di lingkungan Dishub DKI tetap jauh di bawah nakhoda di sektor lain sehingga kurang diminati.

"Kondisi nakhoda juga saat ini gajinya tetap sangat standar, tidak seperti nakhoda nan lainnya. Ini juga nan membikin mereka enggan," lanjutnya.

Karena itu, Dishub DKI mengusulkan adanya penambahan personel penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) unik nakhoda dan ABK agar seluruh kapal nan telah layak operasi dapat dimanfaatkan.

"Kalau diizinkan, kita bisa ada penambahan PJLP agar 19 kapal ini betul-betul bisa dimaksimalkan dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Pulau Seribu. Memang tuntutan masyarakat agar kapal Pemprov nan beraksi bisa diperbanyak," tuturnya.

Budi menambahkan, saat ini kapal milik Pemprov DKI baru bisa melayani sekitar 9,5 persen kebutuhan pikulan penumpang menuju Kepulauan Seribu. Sementara kebanyakan penumpang tetap berjuntai pada kapal-kapal tradisional.

"Kalau dibandingkan biaya, sebenarnya kapal kita lebih murah. Namun, lantaran keterbatasan SDM, kapabilitas jasa kita tetap jauh dibanding kapal tradisional," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai persoalan utama memang berada pada kekurangan nakhoda nan mempunyai sertifikasi khusus. Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian Pemprov DKI.

"Jadi memang concern kita ini masalah nakhodanya? Karena dia punya skill khusus, ada sertifikasinya. Ini nan memang dibutuhkan," ujar Nova.

(bel/zap)