Dinamika IHSG dan Rupiah, Eks TKN Minta Publik Cermati Resistensi Terhadap Program Strategis

Pekerja melangkah di samping layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (30/4/2026)(ANTARA/Dhemas Reviyanto)

Pemrakarsa 98 Resolution Network nan juga mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, menyatakan bahwa gejolak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar Rupiah belakangan ini bukan semata-mata respons alamiah pasar. Haris menduga ada aktivitas siber dan narasi sistematis nan sengaja didesain untuk mendestabilisasi perekonomian nasional.

Menurutnya, aktivitas tersebut sengaja menggaungkan tagar dan semboyan seperti "sale Indonesia", "1998 redux", "buang rupiah", hingga "Indonesia gelap" di ruang publik. Tujuannya adalah menggerus kepercayaan pasar serta masyarakat terhadap rentetan kebijakan ekonomi progresif nan sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar Rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi. Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998, memicu gejolak politik melalui rekayasa guncangan ekonomi," ujar Haris melalui keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

Haris memetakan sedikitnya ada tiga poros kekuatan nan diduga merasa terganggu oleh kebijakan tegas Presiden Prabowo dan ditengarai berada di kembali kampanye negatif tersebut, ialah oligarki domestik (Serakahnomic) nan merupakan golongan pengusaha dalam negeri nan diuntungkan oleh model upaya lama.

Kedua, korporasi dan tokoh multinasional nan mempunyai jaringan upaya dunia nan pasarnya terganggu oleh kebijakan perlindungan serta kedaulatan ekonomi Indonesia. Ketiga, negara tetangga di area regional nan selama ini ditengarai menjadi tempat penampungan perputaran duit alias modal keluar dari pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

"Nasib bangsa kita sejak era kolonialisme dulu selalu saja jadi objek nan dibodoh-bodohi dan diadu domba oleh kekuatan asing dan korporasi serakah alias kompeni jahat di masa lalu," ujarnya.

Lebih lanjut, Haris merinci sejumlah produk kebijakan reformasi ekonomi Presiden Prabowo nan dinilai sukses memotong ruang mobilitas lingkaran oligarki tersebut. Kebijakan itu antara lain peluncuran superholding daya saing negara Badan Pengelola Investasi Danantara, aktivitas penyitaan lahan tidak berizin oleh Satgas Penataan Lahan, serta pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di mana eksportir komoditas alam wajib memarkir dolarnya di perbankan dalam negeri minimal selama satu tahun.

Langkah strategis lain seperti program swasembada pangan nan memukul kartel impor, hingga percepatan pemberantasan korupsi lewat penyitaan aset, memicu serangan kembali dari golongan terdampak nan meng-intrik program pemerintah.

"Ketika Presiden membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN, mereka mengkritiknya sebagai 'kapitalisme negara'. Ketika kita mengamankan SDA dengan kebijakan DHE, diisukan sebagai distorsi pasar. Bahkan program redistribusi kesejahteraan seperti makan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan subsidi pupuk dilabeli sebagai kebijakan tidak produktif alias bakar anggaran," jelasnya.

Di tengah situasi ini, Haris mengimbau kepada golongan aktivitas mahasiswa dan pengamat independen agar bertindak bening dan tidak terjebak dalam keluguan mengawasi dinamika pasar finansial saat ini. Gejolak nan terjadi tidak boleh dilihat murni sebagai masalah sistemik fiskal dan moneter semata, melainkan ada aspek geopolitik dan geoekonomi nan bermain.

Kendati demikian, Haris secara objektif mengakui bahwa penerapan program-program strategis pemerintah saat ini memang belum melangkah sempurna dan tetap memerlukan penguatan teknokratis di tataran birokrasi.

"Kami juga mengakui tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo belum sempurna. Belum lagi sebagian pejabat kita tetap belum bisa keluar dari mindset lama nan menjadikan kedudukan publik sebagai perangkat mencari rente. Namun, Presiden terus menunjukkan komitmen kuat memberantas kebocoran negara dengan mengoptimalkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP," pungkas Haris. (H-2)