Digitalisasi Perlinsos, Pemerintah Pastikan Bansos Akan Tepat Sasaran

Pemerintah Pastikan Bansos Akan Tepat Sasaran

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada penduduk nan berkuasa menerima bantuan negara namun luput dari pendataan.

“Kalau memang berkuasa mendapatkan support pemerintah, jangan sampai ada nan terlewat,” ujar Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, saat menghadiri sosialisasi Perlinsos di Surabaya, Jawa Timur, dikutip, Minggu (14/6/2026).

“Digitalisasi Perlinsos datang untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga support dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka nan betul-betul membutuhkan,”lanjutnya.

Fifi juga mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan info pribadi dan mewaspadai beragam modus penipuan nan mengatasnamakan support sosial.

“Masyarakat diminta tidak memberikan info pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak nan tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak nan meminta hadiah dengan argumen mempercepat pencairan bantuan,” pungkasnya.

Sekjen Kementerian Sosial, Robben Rico, menambahkan,  perbaikan dan integrasi info menjadi salah satu agenda krusial pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional.

Menurut Robben, pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan beragam sumber info nan selama ini terpisah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi pedoman info nan lebih terpadu sehingga kebijakan support sosial dapat disusun berasas kondisi riil masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa tetap terdapat sekitar 365.348 penduduk Surabaya nan belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Kondisi tersebut perlu segera diselesaikan agar beragam program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau golongan sasaran secara lebih tepat.