Di Sorong, Menko Pangan Minta SPPG Perhatikan Gizi Ibu Hamil hingga Balita

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan juga pada golongan 3B, ialah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal tersebut disampaikannya melalui kunjungannya ke SPPG Sorong Moisegen Klasof, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan SPPG Sorong Moisegen Klasof, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Rabu (2/9/2026).

Dalam kunjungannya, dia berbincang dengan anak-anak sekolah dasar dan taman kanak-kanak di sekitar lokasi. Ia menanyakan apakah mereka sudah sarapan sebelum berangkat sekolah. Sebagian besar anak mengaku belum sarapan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran program MBG di wilayah 3T. Bagi anak-anak nan tinggal di wilayah dengan akses pangan bergizi nan tetap terbatas, makanan dari program MBG tidak sekadar menjadi tambahan, tetapi juga berkedudukan krusial dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.

"Tadi saya tanya anak-anak, sudah sarapan alias belum. Ternyata banyak nan belum makan pagi. Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis sangat penting, terutama untuk anak-anak kita di wilayah 3T. Kita mau memastikan mereka mendapatkan makanan nan bergizi, aman, dan berkualitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

Namun, pemenuhan gizi melalui SPPG tidak hanya ditujukan bagi anak sekolah. Kelompok 3B nan terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan MBG. Pemenuhan gizi bagi golongan tersebut menjadi bagian krusial dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat di wilayah 3T.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat aktivasi SPPG di wilayah 3T, terutama wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

Ia menegaskan pemerintah memberikan perhatian unik terhadap percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T. Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan aktivasi 111 SPPG nan tersebar di sembilan provinsi. Papua Barat Daya menjadi salah satu provinsi prioritas dengan 14 SPPG 3T nan siap beroperasi.

SPPG Sorong Moisegen Klasof merupakan satu dari tiga SPPG 3T lantaran berada sekitar 60 kilometer dari Kota Sorong. Setelah diaktivasi, SPPG tersebut direncanakan melayani sekitar 700 penerima faedah di wilayah sekitarnya.

"Kami datang langsung untuk memastikan SPPG ini betul-betul siap. Jangan hanya mengejar sigap beroperasi, tetapi kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pelayanan kepada penerima faedah juga kudu terjamin. Tidak ada toleransi pada keamanan makanan anak," tegasnya.

Penggunaan bahan pangan lokal nan berbobot dan kondusif juga perlu dioptimalkan sehingga penyelenggaraan MBG sekaligus dapat memberikan faedah ekonomi bagi masyarakat dan produsen pangan di sekitar SPPG.

Menurutnya, kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gizi nan layak. Karena itu, pemerintah terus mendorong penyelenggaraan MBG agar menjangkau masyarakat nan paling membutuhkan, termasuk mereka nan tinggal jauh dari pusat kota.

"Justru daerah-daerah seperti inilah nan kudu kita dahulukan. Negara kudu datang sampai ke tempat nan jauh," tuturnya.

Pemerintah melalui Tim Koordinasi Nasional bakal terus mempercepat aktivasi SPPG di wilayah 3T dengan tetap memastikan kesiapan operasional, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas faedah Program MBG, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gizi golongan 3B dan masyarakat di wilayah nan tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

(ega/ega)