Dewan Energi (DEN) RI Dorong Reformasi Subsidi Energi, Ini Alasannya

Bogor, CNBC Indonesia - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong adanya reformasi skema subsidi daya nasional untuk menekan beban fiskal nan terus membengkak. Hal itu dinilai demi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dialihkan untuk mendukung penemuan dan pembangunan sektor daya nan lebih produktif.

Anggota DEN Satya Widya Yudha menyoroti besarnya porsi subsidi dalam anggaran negara nan dinilai menghalang ruang mobilitas penemuan teknologi daya dalam negeri. Ia menegaskan perlunya perubahan pola pengedaran support dari berbasis komoditas menjadi subsidi nan langsung menyasar perseorangan guna menjamin keadilan sosial.

"Nah jika kita lihat fiskal, Pak beban fiskal dari subsidi energi, jika APBN 2022 itu dibebani subsidi dan kompensasi daya sebesar Rp 551 triliun, itu setara dengan 2,8% PDB kita," kata Satya dalam aktivitas Sarasehan Energi DEN, di Kampus IPB Bogor, dikutip Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan catatan DEN dari Kementerian Keuangan soal Subsidi dan Kompensasi Energi 2012-2026, neraca perdagangan migas mulai negatif pada 2012 dimana produksi migas menurun dan impor migas meningkat.

Adapun, penerapan kebijakan reformasi daya pada tahun 2015 berimplikasi pada anggaran subsidi terhitung menurun signifikan. Hingga pada 2022 alokasi subsidi dan kompensasi meningkat tajam sebagai shock absorber akibat kenaikan nilai komoditas nan disebabkan krisis dunia akibat perang Rusia dan Ukraina.

Tercatat, subsidi dan kompensasi daya tahun 2022 mencapai Rp 551,2 triliun, pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp 370,4 triliun, tahun 2024 mencapai 386,9 triliun.

Sedangkan, realisasi sementara subsidi dan kompensasi daya tahun 2025 mencapai Rp 305,2 triliun, dan dalam APBN 2026 alokasi subsidi dan kompensasi daya mencapai Rp 351,1 triliun.

Besarnya nilai subsidi nan mencapai ratusan triliun tersebut dianggap sebagai ironi lantaran jauh melampaui anggaran riset nasional. DEN menilai ketergantungan pada subsidi peralatan membikin Indonesia berada dalam kondisi susah untuk berkembang secara berdikari lantaran beban biaya daya nan sepenuhnya ditanggung oleh kas negara.

"Artinya kita harusnya masuk dalam mood kandas berinovasi lantaran semuanya APBN nan bayar Pak. Maka solusi jangka panjangnya perlu kata kita reformasi subsidi agar tepat sasaran ya berbasis info terpadu sosial ekonomi nasional," papar Satya.

Pemerintah berencana mengandalkan pemanfaatan teknologi big info dan kepintaran buatan (AI) untuk menjalankan program subsidi tepat sasaran tersebut. Integrasi info melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dipandang sebagai instrumen utama dalam membedah halangan pengedaran support daya di tingkat bawah.

"Maka ketahanan daya itu kira-kira sama dengan ketahanan fiskal dan ketahanan fiskal dia butuh ketahanan data. Kita kudu mulai agar masalah targeted subsidy itu bakal terpecahkan," imbuhnya.

Pihaknya berharap, dengan penataan ulang, Indonesia bisa meminimalisir akibat kebocoran subsidi nan selama ini dinikmati oleh golongan masyarakat mampu.

Satya menekankan bahwa ketahanan info nan kuat merupakan prasyarat absolut untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan support negara betul-betul sampai ke tangan rakyat nan membutuhkan.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]