Developer Nakal Disebut Ganggu Ekosistem KPR dan Industri Perumahan

Jakarta - Developer alias developer perumahan nan bandel dinilai telah banyak merugikan konsumen dan perbankan. Praktik tersebut juga dinilai merusak ekosistem perumahan serta mencoreng reputasi perbankan, salah satunya dengan manipulasi info calon debitur KPR.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja mengatakan developer dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch info dan sistem peringatan awal secara berkala. Karena itu, andaikan ditemukan penyimpangan dalam jumlah besar, nyaris pasti terdapat unsur kesengajaan dari pihak tertentu di lapangan.

"Kalau jumlahnya menumpuk, tidak mungkin developer tidak tahu. Bisa saja nan bermain sales alias admin KPR," ujar Harry dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Hal itu disampaikannya saat Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Harry, perbankan selama ini juga telah mempunyai sistem mitigasi akibat untuk mendeteksi anomali penyaluran kredit. Bahkan ketika terdapat indikasi masalah pada suatu area alias proyek tertentu, bank dapat langsung memperketat penyaluran pembiayaan.

"Bank sudah tahu ini, dan mitigasinya adalah mengecilkan keran penyaluran di area bermasalah," katanya.

Ia menilai kasus-kasus developer bandel tidak semestinya membikin publik kehilangan kepercayaan terhadap industri pembiayaan rumah secara keseluruhan, mengingat sektor perbankan merupakan industri highly regulated nan seluruh aktivitasnya berada dalam pengawasan regulator dan mempunyai sistem monitoring berlapis.

"Ini seperti nila setitik merusak susu sebelanga. Karena itu semua ekosistem perumahan kudu menjaga industrinya bersama-sama," ujar Harry.

Di sisi lain, pengamat properti, Marine Novita mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda melakukan manipulasi info demi meloloskan pengajuan KPR lantaran praktik tersebut justru berpotensi merugikan konsumen sendiri.

"Yang ancaman itu edit data. Konsumen jangan melakukan hal-hal seperti itu," kata Marine.

Marine juga menilai seluruh pelaku dalam ekosistem perumahan kudu menjaga kepercayaan publik terhadap program pembiayaan rumah nan selama ini membantu masyarakat mempunyai kediaman dengan langkah nan betul dan terjangkau.

"Kalau terus terjadi, konsumen bisa jera dan industri ikut terdampak. Karena itu asosiasi, pengembang, perbankan, dan seluruh ekosistem kudu menjaga upaya ini bersama-sama," ujarnya.

Belakangan, sejumlah kasus dugaan penyimpangan pembiayaan rumah mencuat di beragam wilayah seperti Bali, Palembang, hingga Karawang. Modus nan muncul beragam mulai dari dugaan manipulasi info penghasilan, penggunaan info tidak sesuai kondisi riil debitur, hingga indikasi permainan oknum sales dan admin KPR dalam proses pengajuan kredit.

Lebih lanjut, kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berakibat pada perbankan sebagai pihak penyalur pembiayaan nan kudu menjaga kualitas angsuran dan tata kelola secara ketat.

Para pengamat berambisi beragam kasus nan muncul dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola industri perumahan nasional tanpa mengurangi semangat ekspansi akses masyarakat terhadap kediaman layak melalui skema pembiayaan nan sehat dan berkelanjutan.

(ega/ega)