Desil Tinggi Tak Otomatis Coret Penerima Bansos, Ini Penjelasannya

Sedang Trending 50 menit yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan polemik perubahan ranking desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan belakangan dikeluhkan sejumlah masyarakat.

Menurut Gus Ipul, perubahan desil nan terjadi bukan disebabkan kesalahan info dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, melainkan merupakan bagian dari proses konsolidasi dan pemutakhiran info nasional nan dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Data dari BKKBN alias Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada nan salah. Sama sekali tidak ada nan salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi info secara nasional," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (7/9/2026).

Ia menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, BPS bekerja sebagai pengelola tunggal DTSEN. Dalam proses tersebut, beragam info dari kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah dihimpun, diverifikasi, divalidasi, lampau diperingkatkan ke dalam desil 1 hingga desil 10 berasas kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Gus Ipul, perubahan posisi desil merupakan perihal nan wajar lantaran info kependudukan dan kondisi ekonomi masyarakat berkarakter sangat dinamis.

"Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada nan lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga nan turun. Karena itu proses pemutakhiran kudu dilakukan terus-menerus," ujarnya.

Selain info dari Kemensos dan BKKBN, pemeringkatan desil juga memanfaatkan beragam sumber info lain, seperti info kendaraan bermotor dan info pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Integrasi beragam sumber info tersebut dilakukan untuk menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat nan lebih akurat.

Gus Ipul mengakui dalam proses konsolidasi tetap ditemukan lonjakan alias perubahan desil nan cukup signifikan pada sebagian masyarakat. Namun, menurutnya kondisi tersebut terus diperbaiki melalui pemutakhiran info berkelanjutan.

"Kalau sekarang ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu nan tidak terlalu lama pemeringkatannya semakin sesuai dengan ukuran nan telah ditetapkan," katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons beragam keluhan masyarakat nan mengaku posisi desilnya berubah secara drastis setelah pemutakhiran DTSEN.

Desil Naik Tak Otomatis Kehilangan Bansos

Gus Ipul juga meluruskan dugaan bahwa masyarakat nan tercatat berada pada desil tinggi otomatis langsung dicoret dari daftar penerima support sosial (bansos).

Menurutnya, penetapan penerima bansos dilakukan secara berkala setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran info dan verifikasi dari beragam pihak, termasuk pemerintah daerah.

"Kalau ditemukan ada desil nan kurang tepat, bukan berfaedah kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya," ujarnya.

Ia menegaskan info nan menyebut penduduk nan sementara tercatat di desil 10 otomatis langsung kehilangan support sosial merupakan info nan tidak tepat.

Untuk mengakomodasi perbaikan data, Kemensos menyediakan beragam saluran pengaduan dan pemutakhiran, salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memandang posisi desil, mengusulkan usulan, maupun menyampaikan sanggahan.

Selain itu, pemerintah wilayah juga dapat melakukan pembaruan info melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) nan digunakan oleh operator desa, kelurahan, hingga dinas sosial.

"Setiap desa dan kelurahan mempunyai operator data. Melalui operator inilah usulan pemutakhiran diteruskan untuk diproses," kata Gus Ipul.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi aspek krusial agar info DTSEN semakin jeli dan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya
Sumber CNBC Indonesia News
CNBC Indonesia News