Desil 9-10 Mau Dibatasi Konsumsi Pertalite, Darimana Sumber Datanya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana memanfaatkan info desil untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Konsep awalnya, masyarakat nan masuk golongan desil 9-10 bakal dibatasi konsumsi BBM jenis Pertalite.

Meski begitu, hingga sekarang Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM belum menetapkan tanggal pelaksanannya, lantaran keputusannya tetap dalam penghitungan nan matang.

Lantas darimana info desil diperoleh?

Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik Turro Wongkaren menjelaskan, info desil merupakan istilah statistik nan digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berasas besarnya pengeluaran rutin untuk mengetahui tingkat kesejahteraan.

"Desil pada dasarnya membagi masyarakat menurut pengeluaran 10 golongan," kata Turro saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/9/2026).

Desil ini termuat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), nan menjadi bagian dari konsep statistik sosial nan disebut social registry alias pedoman info sosial. Berbeda dengan info sosial penerima faedah alias social beneficiary.

Turro mengatakan, lantaran sifat desil sebagai social registry, maka penggunaannya sebatas untuk mengetahui info kondisi sosial masyarakat nan diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Social registry itu artinya memang kita membikin semacam database masyarakat Indonesia menurut social economy-nya," ucap Turro.

Adapun sumber info DTSEN sendiri, menurut Turro berasal dari dataset Regsosek namalain Registrasi Sosial Ekonomi, DTKS alias Data Sosial Kesejahteraan Sosial, serta P3KE alias Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Ketiga info itulah kemudian nan diolah melalui pendekatan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan family berasas karakter nan dapat diamati.

PMT kata dia digunakan lantaran info pendapatan susah untuk diperoleh secara tepat, akibat tidak semua masyarakat mempunyai akun finansial dan pekerjaan formal.

Maka, nan bisa dilakukan secara statistik adalah menghitung pengeluaran rutin untuk mengetahui tingkat kesejahteraannya.

Data tersebut kemudian diperkaya dengan beragam info administratif serta disinkronkan secara berkala dengan info kependudukan nan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Pemeringkatannya pun mempertimbangkan beragam karakter sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan daya untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

"Karena memang nomor satu, tetap banyak orang nan tidak mempunyai penghasilan nan formal, terus-menerus. Memang Anda mungkin di Jakarta memandang banyak orang nan biasa-biasa saja punya akun, tapi tidak semua punya akun," kata Turro.

Dari info itu, nan kemudian dikelompokkan ke dalam desil oleh BPS, selanjutnya bakal menjadi salah satu ukuran dalam menentukan social beneficiary alias siapa saja nan bisa menerima faedah dari beragam kebijakan perlindungan sosial pemerintah.

Penerjemahan dari desil untuk menjadi pedoman penerima faedah inilah nan kata Turro sepenuhnya menjadi pertimbangan pemerintah, bukan BPS, melalui program-program di setiap Kementerian dan Lembaga (K/L), seperti pengguna BBM bersubsidi, rumah MBR, hingga penerima bansos.

"BPS hanya bertanggung jawab mengukur sejauh itu (desil). Bahwa kemudian kelak untuk program pemerintah, itu kan ada banyak program pemerintah, tergantung dari kementeriannya," kata Turro.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]