Deprecated: Pertanyaan Kecil untuk Rencana Besar Penataan Prodi Kemendikti

Di bumi IT, ada satu dosa nan tidak bisa diampuni oleh sysadmin (administrator system) mana pun.

Menghapus file tanpa backup.

Tidak peduli seberapa percaya Anda bahwa file itu tidak terpakai. Tidak peduli seberapa penuh hard disk-nya. Aturannya tetap satu: backup dulu, baru delete.

Karena pernah ada kisah tragis seorang sysadmin nan dengan penuh kepercayaan menjalankan perintah rm -rf pada berkas nan dianggap sampah. Ia baru menyadari kesalahannya dua jam kemudian, ketika seluruh sistem produksi tiba-tiba runtuh.

Folder itu rupanya adalah dependency dari sembilan jasa kritis sekaligus.

Saya tidak tahu apakah kisah ini sempat dibaca oleh tim perumus kebijakan di Kemendiktisaintek. Tapi rasanya kisah itu cukup relevan untuk dikaitkan dengan wacana nan disampaikan Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan di Bali, 23 April 2026 lalu: program studi nan dinilai tidak relevan dengan industri bakal dipilah, diseleksi, dan — jika perlu — ditutup.

Dalam waktu tidak terlalu lama.

Diagnosis 404: Masalah Ketemu, Akar Masalah Tidak

Datanya memang nyata dan tidak bisa dibantah.

Setiap tahun, kampus Indonesia meluluskan 1,9 juta sarjana. Dari nomor itu, prodi keguruan menyumbang 490.000 wisudawan — sementara kebutuhan pembimbing baru di lapangan hanya sekitar 20.000 orang per tahun. Sisanya? Resmi masuk antrian panjang pengangguran terdidik.

Kesenjangan ini memang seperti memory leak nan sudah menggerogoti sistem bertahun-tahun tanpa pernah di-patch.

Tapi di sinilah letak pertanyaan nan menarik untuk didiskusikan.

Dalam pengetahuan Sistem Informasi, ada prinsip dasar nan namanya Root Cause Analysis. Sebelum Anda menutup modul nan error, Anda wajib menjawab satu pertanyaan lebih dulu: siapa nan mengizinkan modul ini melangkah tanpa pengesahan sejak awal?

Ratusan kampus membuka prodi keguruan selama bertahun-tahun. Mereka tidak melakukannya diam-diam di ruang gelap. Ada izin nan diterbitkan. Ada legalisasi nan diproses. Ada birokrasi nan menandatangani.

Lalu sekarang, ketika sistemnya overload, solusinya adalah menutup prodinya?

Anggota DPR Lalu Hadrian Irfani dari PKB menyebutnya dengan ringkas: "Bukan prodinya nan tidak relevan, melainkan kita nan belum bisa menciptakan ekosistem industrinya."

Ini bukan kritik. Ini hanya pertanyaan teknis nan menunggu jawaban.

TTL Kebijakan vs. Masa Studi: Siapa nan Lebih Pendek?

Pemerintah menetapkan delapan industri strategis sebagai kompas baru pendidikan tinggi: energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Daftar nan sangat meyakinkan. Sangat layak diproyeksikan di layar besar simposium nasional.

Satu-satunya masalah kecil: Kepala BRIN Arif Satria sendiri mengutip survei LinkedIn nan menyatakan bahwa 60 persen kebutuhan skill bakal berubah dalam lima tahun. Artinya, mahasiswa nan mendaftar tahun ini — nan kurikulumnya dirancang berasas delapan industri "relevan" itu — kemungkinan besar bakal lulus pada 2029 dengan piagam nan sudah separuh kedaluwarsa.

Dalam bumi jaringan, ini kita sebut krisis Time-to-Live (TTL).

Sebuah paket info nan expire sebelum sampai ke tujuan tidak bakal pernah berguna, tidak peduli seberapa presisi dia dikirimkan.

Ilmu Sosial Bukan Sampah. Ia Operating System-nya.

Kemendikti mencatat bahwa 60 persen prodi kita bergerak di rumpun pengetahuan sosial. Dan nomor itu disorot sebagai indikasi oversupply nan perlu dipangkas.

Mari kita berakhir sejenak di sini.

Siapa nan menulis kebijakan publik nan bisa dibaca manusia? Lulusan pengetahuan norma dan manajemen negara.

Siapa nan menjadi penengah ketika bentrok agraria meledak di area tambang?

Lulusan sosiologi dan komunikasi.

Siapa nan membangun literasi finansial di organisasi pesisir nan belum pernah dengar kata fintech seumur hidup mereka?

Lulusan ekonomi nan mengerti konteks sosial.

Ilmu-ilmu ini bukan file .tmp nan kondusif untuk dihapus ketika storage penuh.

Mereka adalah operating system. Dan Anda tidak bisa menjalankan aplikasi industri sehebat apa pun di atas sistem nan OS-nya sudah diuninstall.

Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menyebutnya dengan sangat tepat: "Kemendiktisaintek kudu berakhir memandang kampus sebagai pabrik buruh."

Dispatch dari Maluku Utara: Data nan Tidak Terlihat dari Meja Jakarta

Di sini, dari bawah kaki Gamalama, ada realitas nan mungkin tidak cukup terlihat dari zoom level kebijakan nasional.

Maluku Utara adalah salah satu episentrum hilirisasi nikel Indonesia. Bukan klaim, ini data: 134 izin pertambangan aktif tersebar di seluruh kabupaten/kota (JATAM, 2025). Harita Nickel di Pulau Obi mempekerjakan sekitar 23.000 orang, 45 persennya penduduk Maluku Utara. PT Weda Bay Nickel di Halmahera mencatat 16.400 pekerja, 68 persen dari Maluku Utara.

Industri sebesar ini, ternyata, tidak bisa hidup hanya dari insinyur tambang.

Harita Nickel secara resmi membuka lowongan S1 Psikologi dan Ilmu Sosial Humaniora — untuk posisi HR Recruitment Specialist nan ditempatkan langsung di Obi, Maluku Utara. Karena apalagi tambang nikel pun butuh manusia nan bisa membaca manusia lain, bukan sekadar membaca instrumen bor.

Belum lagi kebutuhan mediator bentrok sosial. Mongabay mencatat, sepanjang 2025, bentrok antara perusahaan tambang dan organisasi lokal di Halmahera terus berulang — sengketa lahan, pencemaran sungai, hingga penduduk budaya Maba Sangaji nan dikriminalisasi setelah menggelar ritual budaya sebagai corak protes. Konflik-konflik ini memerlukan orang-orang terlatih di bagian hukum, advokasi, dan komunikasi lintas budaya.

Dan di luar area tambang, ada 912 koperasi desa nan sudah berdiri di Maluku Utara per Mei 2025, termasuk koperasi nelayan tuna fair trade di Kelurahan Jambula, Ternate — di mana para istri nelayan mengelola pencatatan, pembayaran, dan rantai pemasaran hasil laut. Koperasi-koperasi ini butuh pengelola nan mengerti manajemen, norma koperasi, dan ekonomi berbasis komunitas.

Siapa nan mencetak SDM itu?

Salah satunya adalah kampus-kampus seperti IAIN Ternate, dengan prodi Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam — nan justru sedang mengisi kekosongan nan tidak bakal pernah terdeteksi oleh radar delapan industri strategis dari Jakarta.

Relevansi itu nyata. Hanya saja dia tidak selalu berbentuk seragam safety helmet dan rompi tambang.

Kemendiktisaintek sudah menjelaskan bahwa penutupan prodi adalah opsi terakhir, dan pertimbangan bakal mempertimbangkan pemerataan pembangunan daerah.

Kalimat itu adalah nan paling krusial untuk sungguh-sungguh dijaga konsistensinya.

Karena di banyak perspektif negeri ini, kampus bukan sekadar pencetak tenaga kerja industri. Ia adalah satu-satunya lembaga nan hadir, nan membaca kebutuhan masyarakatnya dari dekat, dan nan tahu persis bahwa relevansi itu kontekstual — bukan seragam.

Jadi sebelum delete dieksekusi, pastikan dulu full system audit-nya selesai.

Jangan sampai sistem peradaban wilayah ini runtuh hanya lantaran ada nan buru-buru menekan Enter.