Demokrat Tegaskan Pidato AHY soal Kekuasaan Tak Terkait Pilpres 2029

Partai Demokrat menanggapi pernyataan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia nan menilai gestur Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seperti memberi sinyal siap menjadi kontender di Pilpres 2029. Demokrat menegaskan pidato AHY mengenai kekuasaan tak berangkaian dengan persiapan menuju Pilpres 2029.

"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berangkaian dengan kepentingan politik praktis, apalagi mengenai Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbincang mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemashalatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan angan rakyat," tulis pernyataan Partai Demokrat, Selasa (8/9/2026).

Demokrat menjelaskan pernyataan AHY mengenai kekuasaan kudu dilihat secara utuh. Menurutnya, AHY menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan mempunyai pemisah waktu.

"AHY menegaskan, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu mempunyai siklusnya. Tetapi, tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya," ujarnya.

Demokrat mengatakan AHY membujuk kadernya untuk meresapi makna keberadaan partai selama seperempat abad ini. Menurutnya, AHY meminta kader melakukan refleksi dan introspeksi diri.

"Beliau menegaskan dalam kalimat selanjutnya. Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan, dan kita pernah berada di luar kekuasaan," paparnya.

"Kepada kader Demokrat nan berada di pemerintahan, gunakanlah kekuasaan hari ini untuk melayani," sambungnya.

AHY, kata Demokrat, juga menegaskan kepada kader untuk tak hanya datang saat partai memerlukan bunyi rakyat. Namun, AHY meminta partai datang saat rakyat membutuhkan.

Demokrat menegaskan AHY meminta kader tak hanya mengukur perjuangan hanya dari bangku nan dimenangkan. Melainkan, juga dari berapa banyak kehidupan nan sukses diperbaiki.

"Itulah makna kekuasaan, itulah makna Demokrat Bersama Rakyat. Jadi, keliru betul jika statemen Kekuasaan ada batasnya, malah diartikan Ketum AHY membahas Pilpres 2029, dan malah dianggap sudah sibuk serta bersiap diri nyapres," ungkapnya.

Menurutnya, keliru jika pernyataan AHY dikaitkan dengan Pilpres 2029. Demokrat menegaskan AHY mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Apalagi jika kemudian dikait-kaitkan dengan soliditas koalisi. Jelas-jelas dalam pidatonya Ketum AHY menegaskan dukungannya ke kebijakan dan program prioritas Presiden Prabowo. Di antaranya Program Sekolah Rakyat, serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren, agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan," kata Demokrat.

"Beliau jelas-jelas mendukung upaya Presiden Prabowo mencegah penyimpangan dan korupsi, termasuk penggunaan finansial negara untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional, nan kudu dijaga akuntabilitasnya, agar tidak menjadi sumber kebocoran negara nan baru," imbuh dia.

Sebelumnya, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan AHY mengenai kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Doli menilai gestur AHY seperti memberi sinyal siap maju di kontestasi Pemilu 2029.

"Secara substansi, apa nan disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan kerakyatan nan kudu terus dijaga, tanggung jawab seluruh lembaga negara, tugas utama pemerintah dan kewenangan serta tanggungjawab penduduk negara," kata Doli kepada wartawan.

Kendati demikian, Doli menyoroti posisi AHY nan berada di koalisi pemerintah. Ia memandang AHY seolah memberi sinyal kuat menjadi pesaing di pilpres mendatang.

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.

"Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan nan luar biasa. Situasi nan dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah nan semestinya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun nan dihadapi," tambahnya.

(amw/fca)