Surabaya, CNN Indonesia --
Massa nan mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (15/6). Aksi ini digelar sebagai corak protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah nan dinilai merugikan masyarakat.
Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, massa nan sebagian besar berpakaian bebas itu membentangkan poster dan spanduk bersuara protes. Mereka juga bergantian menyampaikan orasi.
"Negara ini punya penyakit kronis, impunitas, oligarki, korupsi hingga penculikan aktivis," kata salah satu orator melalui pengeras suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator Lapangan Aksi Rakyat Surabaya Menggugat Muhammad Ichsan Aditya mengatakan, tindakan ini membawa delapan tuntutan utama nan merupakan respons atas sejumlah kebijakan nan disahkan pemerintah dan DPR belakangan ini.
"Ini respons kami dari Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat untuk membawa tuntutan delapan paling krusial nan hari ini menjadi respons dari kami ketika undang-undang Polri disahkan secara ugal-ugalan dan ketika UU TNI tahun 2025 menjadi karpet merah bagi praktik militerisme nan hari ini makin meluas dan masif," kata Adit.
Selain menyoroti pengesahan UU Polri dan UU TNI, massa tindakan juga mengkritisi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ichsan menilai program-program tersebut dijalankan tanpa perencanaan matang dan tanpa melalui kajian akademik nan memadai sehingga membebani anggaran negara.
"Program MBG nan kami ingat telah menginflasi APBN dalam perihal pendidikan dan dalam aspek krusial lainnya nan tentunya menginflasi hak-hak masyarakat," ujarnya.
Aksi ini juga merupakan respons atas kondisi ekonomi nasional nan menurut Ichsan kian mencemaskan. Ia menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nan mendekati nomor Rp18 ribu, dengan potensi pelemahan lebih jauh menurut prediksi sejumlah ekonom.
Adit menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan tren kenaikan nilai bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai potensi krisis bisa terjadi di beragam sektor akibat semua aspek tersebut.
"Atas kondisi ini, kita memandang mulai ada kenaikan BBM dan lain sebagainya nan tentunya ke situasi ke depan kita tidak bisa membayangkan ketika kita telah kehabisan stok dan lainnya. Tentu krisis bisa terjadi di segala sektor mulai dari ekonomi atas dasar pemborosan APBN nan telah dilakukan oleh pemerintahan," ucapnya.
Di sisi lain, Ichsan juga menyoroti persoalan kewenangan asasi manusia nan menurutnya tetap jauh dari penyelesaian. Ia menyebut sejumlah kasus pelanggaran HAM berat hingga sekarang belum mendapatkan keadilan.
"Hari ini kita tetap menyaksikan pelanggaran kewenangan berat nan tetap belum bisa diadili," katanya.
Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat juga menyoroti akibat praktik militerisme terhadap masyarakat adat. Ichsan menyebut kewenangan masyarakat budaya atas tanah dan sumber daya alam mereka kian terancam oleh pemanfaatan nan dilakukan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Isu nan kami bawa adalah melalui praktik militerisme itu, hak-hak masyarakat budaya terhadap alam mereka, dan juga pemanfaatan alam nan telah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo," ujarnya.
Adit menegaskan pihaknya mendesak DPR untuk mencabut sejumlah undang-undang nan dinilai disahkan secara terburu-buru. Ia juga menuntut pemerintah segera melakukan reformasi di tubuh Polri, khususnya mengenai dugaan kriminalisasi terhadap aktivis.
"Kami mengharapkan adanya komitmen dari pemerintah atas apa nan terjadi pada situasi ekonomi hari ini. Kami menuntut DPR mencabut, dan pemerintah mengeluarkan patokan atas pengesahan undang-undang nan dilakukan secara ugal-ugalan, serta menuntut tindakan atas apa nan dilakukan kepolisian, mulai dari kriminalisasi terhadap aktivis hingga reformasi Polri nan kami harapkan," ujarnya.
Adit menjelaskan aktivitas hari ini merupakan tindakan pembuka dari aktivitas rakyat Surabaya nan bakal bersambung dengan aksi-aksi berikutnya dengan skala lebih besar.
"Ini bagian respons kami, respons rakyat Surabaya dalam aktivitas rakyat Surabaya. Kami harapkan bisa ada tindakan ke depannya nan lebih masif lagi. Hari ini mungkin sebagai pembuka untuk aksi-aksi ke depan nan lebih masif lagi," ujarnya.
Ia memastikan tindakan nan digelar melangkah tenteram dan kondusif. Massa mengisi rangkaian tindakan dengan orasi, pembacaan puisi, hingga pagelaran teatrikal.
Aksi ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa, akademisi, pekerja alias komponen masyarakat sipil lainnya. Pedagang asongan, driver. ojek online hingga pedagang kaki lima.
"Orang nan miskin itu jangan dibeda-bedakan ya tolong. Kami juga mau sejahtera dan mau keadilan, jadi saya ikut berdagang gerobak kayak gini , saya buktikan saya bisa, tolong jika pemerintah memandang saya, tolong BBM jangan naik, diturunkan saja, kami minta tolong dengan sangat, jangan kayak gini pak," kata Ike Wijayanti (40), seorang pedagang kopi keliling nan ikut berorasi.
Berikut 8 tuntutan Aksi Rakyat Surabaya Menggugat:
1. Cabut UU Polri 2026
2. Cabut UU TNI 2025
3. Kembalikan Militer ke Barak
4. Hentikan Program MBG
5. Hentikan Kopdes Merah Putih
6. Turunkan Harga BBM
7. Stabilkan Nilai Rupiah
8. Hentikan Eksploitasi Alam
(frd/isn)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
4 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·