Delapan Langkah untuk Pertumbuhan Lebih Cepat

Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 (Januari-Februari-Maret) menunjukkan tren nan sangat positif (tumbuh 5,6%), lebih lantaran strategi front-loading anggaran dan tingginya konsumsi masyarakat di hari-hari besar keagamaan, kita belum boleh bernafas lega.

Penyebabnya adalah lantaran beberapa info nan bakal disampaikan berikut. Pertama, Indeks Indonesia Manufacturing PMI bulan April 2026 nan turun ke tingkatan 49,1 -yang berfaedah terjadi kontraksi, dan kedua, survey Kadin (17 Maret- 5 April 2026) ke bumi upaya nan menunjukkan: 40,5% pengusaha menilai kondisi upaya melemah, 44,5% nilai keahlian industri melemah, dan 39% pengusaha tidak berencana berinvestasi dalam 6 bulan ke depan.

Menurut para responden di survey Kadin, situasi ekonomi nan mereka hadapi adalah tertahannya permintaan lantaran lemahnya daya beli, dan naiknya biaya produksi nan menekan margin keuntungan. Ketiga, pertumbuhan angsuran perbankan juga tetap tertahan di kisaran 9% (Maret 2026: 9,46%), belum bisa menembus nomor double digit seperti nan diharapkan untuk bisa mendorong bumi usaha.

Padahal, berasas sejarah di era pemerintahan SBY, untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% diperlukan pertumbuhan angsuran perbankan di atas 20%.

Situasi di atas tentu tak bisa dipandang enteng. Pelemahan daya beli rupanya tetap cukup terasa sehingga menahan permintaan dan juga menahan pertumbuhan angsuran perbankan.

Bila daya beli melemah, permintaan bakal berkurang, Bila permintaan berkurang, pengusaha bakal mengurangi produksinya. Pengurangan produksi berimplikasi pada pengurangan jam kerja alias apalagi pengurangan pekerja.

Pengurangan pekerja dapat menyebabkan pengangguran dan kemudian kemiskinan. Sementara, dari sisi lain produksi, ada masalah kenaikan biaya produksi nan disebabkan oleh semakin mahalnya nilai bahan baku dan modal (akibat Perang Iran) dan tuntutan kenaikan bayaran pekerja.

Kenaikan biaya produksi nan menekan margin untung juga memotivasi pengusaha untuk beranjak mencari area industri lain nan berbiaya produksi lebih rendah (bila masalahnya tingginya upah). Hal ini, relokasi pabrik, juga bakal menyebabkan terjadinya PHK massal di area nan ditinggalkan, nan berujung pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Namun jika masalahnya adalah kenaikan nilai bahan baku dan modal akibat Perang Iran, maka tidak ada jalan lain bagi pengusaha selain pengurangan pegawai alias apalagi menutup pabriknya.

Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya adalah kenaikan nilai tambah, lantaran menurut Mankiw (2012) PDB adalah total nilai tambah nan dihasilkan seluruh perusahaan dalam sistem perekonomian. Nilai tambah tertinggi dihasilkan dari industri manufaktur.

Kejatuhan sektor manufaktur berfaedah juga berkurangnya pembentukan nilai tambah ekonomi, nan juga berfaedah perlambatan ekonomi. Bila kita tidak sanggup menjaga momentum pertumbuhan di kuartal I kemarin, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya bakal melambat (di bawah 5,6%). Karena itulah, untuk dapat menahan gelombang PHK nan mengancam, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi saya mengusulkan delapan langkah berikut:

Pertama. Penegasan komitmen Pemerintah Prabowo untuk Re-Industrialisasi, dengan mempercepat berjalannya program-program hilirisasi BUMN agar dapat betul-betul mulai semua di tahun ini.

Seperti disampaikan oleh pemerintah, bahwa pada tahap 1 (Februari 2026) dan 2 (April 2026) telah dilakukan masing-masing 13 ground breaking, sehingga total proyek hilirisasi nan sudah di-ground breaking tahun ini adalah sebanyak 26 proyek nan meliputi hilirisasi migas, batubara (menjadi DME pengganti LPG), nikel (menjadi baja nirkarat), bauksit (menjadi alumina dan alumunium), besi (menjadi slab baja karbon), aspal, sawit (menjadi oleofood dan biodiesel), kelapa (menghasilkan MCT/medium chain triglycerides, coconut flour, dan activated carbon), pala (menghasilkan oleoresin), bioethanol, bioavtur (dari minyak jelantah) peternakan ayam, dan garam industri.

Rencananya bakal ada hilirisasi tahap 3 dan tahap 4 nan bakal juga menyusul tahun ini. Sebagai suatu langkah nan menguntungkan dalam kerangka sinyal pasar, politik investasi, dan diplomasi, proyek hilirasi nan sudah dan bakal diumumkan ini kudu betul-betul dapat berjalan, dengan mengantisipasi kendala-kendala nan mungkin muncul seperti masalah batalnya pengucuran angsuran perbankan, belum adanya off-taker, naiknya nilai energi, logistik, perizinan dan lahan, berubah-ubahnya regulasi, dan biaya rente di birokrasi. Selain itu juga perlu dipastikan agar proyek kilang on-shore Masela berikut kompleks industri petrokimia di sekitarnya dapat dimulai juga di tahun ini.

Kedua. Menolong industri manufaktur nan terdampak Perang Iran dengan mencarikan sumber bahan baku di wilayah lain nan tak terdampak perang, dan mengurangi beban pajak industri nan terdampak perang Iran tersebut.

Beberapa contoh industri nasional nan terdampak adalah industri petrokimia swasta, plastik, popok, hingga pupuk- nan bahan bakunya sangat tergantung dari kelancaran Selat Hormuz, pemerintah dapat menolong industri-industri ini dengan membantu mencarikan sumber pengganti untuk bahan baku maupun mengurangi beban pajaknya. Selain itu nan cukup terdamak adalah industri penerbangan nasional lantaran naiknya nilai jet fuel, pemerintah dapat memberikan juga insentif pengurangan pajak bagi industri ini.

Ketiga. Mempercepat terbentuknya satgas PHK nan bekerja membantu dan menyalurkan para korban PHK ini ke sektor upaya lain dan juga menyalurkan agunan pengangguran kepada para korban PHK tersebut selama masa menunggu pekerjaan baru.

Keterlibatan serikat-serikat pekerja menjadi sangat vital dengan keberadaan satgas ini lantaran serikat pekerja lah nan terbiasa memperjuangkan nasib sesama pekerja dan mengetahui betul masalah-masalah nan dihadapi kaum buruh. Untuk menjaga daya beli korban PHK selama masa menunggu pekerjaan baru, pemerintah (dapat melalui BPJS Ketenagakerjaan) dapat ikut membantu menyalurkan biaya agunan pengangguran.

Keempat. Mempercepat pembangunan 1 juta rumah (3 juta rumah menjadi tidak masuk akal) per tahun menggunakan biaya BPJS ketenagakerjaan. Lambannya program pembangunan perumahan terjadi lantaran pemerintah terlalu berjuntai pada taipan-taipan perumahan dalam kelancaran program ini- nan akhirnya menjadi tidak lancar.

Karena itu pemerintah kudu mengubah pendekatannya dalam kebijakan pembangunan 1 juta perumahan, menjadi dibangun oleh Negara bekerjasama dengan koperasi-koperasi perumahan nan beranggotakan pekerja, dan dididanai oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem kembang dan angsuran nan ringan di bawah standar pasar properti (semisal kembang 5% setahun dan angsuran Rp 600 ribu/bulan).

Bank Himbara tidak perlu dilibatkan dalam program ini lantaran agar dapat konsentrasi membiayai angsuran untuk sektor produktif lainnya. Dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam skema pembangunan perumahan ini berfaedah mengembalikan biaya pekerja untuk kesejahteraan pekerja.

Kelima. mengintegrasikan koperasi desa merah putih dengan program hilirisasi/re-industrialisasi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Mayoritas program hilirisasi nan didorong oleh BUMN adalah di sektor migas, tetap sangat minim di sektor nan lebih sustain seperti pertanian, kehutanaan, perkebunan, dan perikanan.

Koperasi desa merah putih nan ideal tentu tidak hanya sekedar merupakan koperasi konsumsi, apotek, dan simpan pinjam, melainkan juga menjadi koperasi produksi nan mempunyai pabrik-pabrik untuk melakukan hilirisasi dari sumber daya nan ada di pedesaan: pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.

Bila ini berjalan, bukan tidak mungkin kelak setiap desa bakal berdiri pabrik nan dimiliki koperasi desanya sendiri. Awal kebangkitan dari perekonomian China di tahun sejak akhir 1970-an hingga 1990-an juga mengalami sebuah fase nan dikenal sebagai "one village, one factory" (atau dikenal sebagai TVE, Township & Village Enterprises), di mana nyaris setiap desa di China mempunyai pabriknya sendiri nan dikelola secara kolektif alias kerjasama dengan pemerintah lokal dan swasta, memproduksi barang-barang ekspor, pada masa jayanya sampai menyumbang 25-30% dari PDB China (meskipun 20 tahun setelahnya, pasca tahun 2000-an banyak dari unit-unit TVE ini nan demerger, privatisasi, tutup, alias apalagi naik kelas menjadi perusahaan nasional).

Enam. Mempercepat penyelesaian bentrok agraria dan mempercepat berjalannya program reforma agraria untuk meningkatkan daya beli petani, serta menyediakan lahan bagi program perumahan dan re-industrialisasi. Kesejahteraan masyarakat di pedesaan tetap sangat ditentukan oleh tanah.

Pendistribusian lahan kepada petani adalah kebijakan paling struktural nan secara drastis dapat meningkatkan daya beli petani. Peningkatan daya beli petani berfaedah meningkatkan konsumsi masyarakat pedesaan- terutama untuk barang-barang nan tidak diproduksi di desa. Dalam struktur perekonomian negara seperti Indonesia, konsumsi masyarakat tetap menyumbang lebih dari separuh perekonomian (53-55%).

Sehingga peningkatan konsumsi masyarakat desa tentu juga bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman negara-negara di Asia Timur, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, reforma agraria ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi tinggi nan terjadi di negara-negara tersebut. Perlu diketahui reforma agraria di sini juga tidak hanya mendistribusikan lahan untuk petani, melainkan juga untuk menyediakan lahan bagi kebutuhan re-industrialisasi dan pembangunan 1 juta perumahan.

Tujuh. Meningkatkan alokasi angsuran perbankan (Himbara dan swasta) untuk sektor koperasi dan UMKM. Ketimpangan angsuran perbankan, di mana 83% angsuran dinikmati korporasi besar dan BUMN dan hanya 17% angsuran dibagi-bagi ke jutaan UMKM dan koperasi. Padahal nan menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pada sektor UMKM ini, mencapai 120 juta tenaga kerja (97% tenaga kerja nasional).

Sementara tenaga kerja nan diserap oleh korporasi besar-menengah dan BUMN hanya sekitar 5 juta pekerja (3% tenaga kerja nasional). Maka untuk meningkatkan daya beli kebanyakan rakyat, alokasi angsuran perbankan juga kudu ditingkatkan untuk sektor nan menyerap kebanyakan tenaga kerja ini.

Pertumbuhan ekonomi lebih sigap dapat dicapai dapat mengkondisikan perbankan Himbara dan swasta agar meningkatkan alokasi angsuran untuk sektor koperasi dan UMKM ini hingga 30-40% dari total angsuran perbankan (Rp 8.659 triliun).

Delapan. Menangkap potensi pembangunan ekonomi baru di Selat Malaka. Pada tahun 2025 Selat Malaka dilintasi oleh 102 ribu kapal. Bila dibangun jasa pelayanan nan diperlukan kapal-kapal tersebut di sepanjang pantai timur Sumatera, semisal untuk: bunkering, provisioning, crew services, repair ringan, dan trans-shipment, maka Indonesia berpotensi menerima pendapatan tambahan sebesar rata-rata US$ 300 ribu (Rp 5 miliar) per kapal. Anggaplah secara konservatif hanya 25% kapal nan lewat nan dapat ditangani, maka bakal ada tambahan penerimaan negara sebesar US$ 7,7 miliar (Rp 133 triliun) per tahun.

Gede Sandra
Ekonom Lingkar Studi Perjuangan

Simak Video "Video: Airlangga Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5,5% di Kuartal I"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)