Dedi Mulyadi Ungkap Penyebab Defisit APBD Jawa Barat Rp5,9 Triliun

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(Dok. Pemprov Jabar)

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat nan mengalami defisit sebesar Rp5,9 triliun. Dedi menegaskan bahwa nomor defisit nan signifikan tersebut bukan disebabkan oleh pengelolaan anggaran nan royal alias penggunaan biaya nan tidak tepat sasaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Menurut Dedi, penyebab utama ketimpangan fiskal ini adalah tersendatnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjalankan beragam proyek strategis sesuai perencanaan, namun tidak dibarengi dengan kelancaran arus kas dari pusat.

Dedi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tetap mempunyai tanggungjawab pembayaran DBH untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 nan totalnya mencapai Rp1,2 triliun. Meskipun tanggungjawab tersebut sudah mempunyai payung norma nan jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), realisasinya di lapangan tetap terkendala.

"Kalau cair, cair saja. Tetapi persoalannya adalah apakah sesuai dengan Permenkeu nan dicairkannya itu? Kan nan jadi masalah," ujar Dedi di Bandung, Rabu (15/7).

Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian untuk tanggungjawab DBH pada tahun-tahun mendatang, ialah 2025 dan 2026, nan hingga sekarang belum mempunyai keputusan lebih lanjut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bakal potensi pembengkakan defisit di masa depan.

Pembangunan Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Meskipun menghadapi tekanan finansial, Dedi memastikan bahwa program-program prioritas nan menyentuh kepentingan masyarakat tetap berjalan. Sektor-sektor vital seperti pendidikan (pembangunan sekolah), prasarana jalan, hingga irigasi tetap dilaksanakan sesuai dengan agenda perencanaan nan telah ditetapkan.

Ia membantah tudingan bahwa defisit terjadi lantaran pengalihan anggaran ke sektor nan tidak produktif. "Jadi defisit Rp5,9 triliun itu bukan berfaedah duitnya dipakai nan lain-lain oleh pemprov, bukan. Pemprov Jabar hari ini membangun sesuai perencanaan. nan tidak melangkah itu duit nan masuknya," tegas Dedi.

Dedi Mulyadi berambisi pemerintah pusat segera merealisasikan tagihan DBH senilai Rp1,2 triliun tersebut. Jika transfer biaya tidak segera dilakukan, dia memprediksi kondisi fiskal Jawa Barat bakal semakin tertekan lantaran dugaan pendapatan wilayah sangat berjuntai pada ketepatan waktu penyaluran biaya dari pusat. (BY/I-1)